Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.96.1
![Presiden Jokowi hadiri Konferensi Khusus Memperingati 30 Tahun Hub Asean-RRT secara virtual di Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1637566261/urt9pwpytm1fkxxnseqi.jpg)
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi bicara soal mahalnya pembiayaan energi menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan secepatnya. Dia berhitung, penggunaan listrik energi baru dan terbarukan (EBT) akan membuat modal membengkak dua kali lipat.
ADVERTISEMENT
Menurut Jokowi, biaya yang mencapai ratusan triliun rupiah itu tidak memungkinkan bila mengandalkan anggaran negara saja. Namun, membebankan biaya tersebut kepada masyarakat menurutnya juga tidak memungkinkan. Terutama melihat berbagai aksi penolakan yang sebelumnya terjadi saat listrik direncanakan naik misalnya.
"Atau dibebankan masyarakat tarif listrik naik? Juga tidak mungkin, kenaikan tinggi sekali. Wong naik 10 sampai 15 persen aja demonya 3 bulan, ini naik dua kali, enggak mungkin," kata Jokowi dalam acara 10 Tahun Indonesia EBTKE ConEx, Senin (22/11).
Mengenai besarnya biaya tersebut, Jokowi telah menyampaikan dalam konferensi internasional. Dia mempertanyakan kapasitas pendanaan dari negara-negara maju untuk mendukung net zero emission.
"Pertanyaannya skenarionya (beralih ke EBT) seperti apa? Misal pendanaan datang, investasi datang kan harganya lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gap-nya? Ini yang belum ketemu," kata Jokowi.
ADVERTISEMENT
Jokowi kini menugaskan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk berhitung dan menyusun skenario pendanaan dalam rangka pengembangan energi terbarukan tersebut.
"Skenarionya seperti apa? Sekarang kita itu yang saya tugaskan Pak Menko Maritim dan Investasi. Dan juga Pak Menteri ESDM plus Menteri BUMN," jelas Jokowi.
"Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil. Ada hitungan angka riilnya. Kalau ini (EBT) bisa kita transisikan pasti ada harga yang naik, pas naik siapa yang bertanggung jawab," lanjut Jokowi.
Reporter: Akbar Maulana