Jokowi Minta Negara G7 Dukung Hilirisasi di RI hingga Pembangunan IKN

21 Mei 2023 11:42 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri pada KTT G7 di Jepang. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri pada KTT G7 di Jepang. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang, yang dimulai sejak Jumat (19/5). Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden mengungkapkan, Indonesia menegaskan lagi soal langkah menyetop ekspor bahan mentah.
ADVERTISEMENT
Retno mengatakan, Jokowi ingin agar kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan.
"Presiden mengatakan sudah bukan zamannya lagi negara berkembang hanya menjadi pengekspor bahan mentah seperti di era kolonialisme," ujar Retno dalam keterangan resminya, Minggu (21/5).
Sejalan dengan itu, Jokowi ingin negara-negara G7 mendukung kebijakan hilirisasi. Secara khusus Jokowi juga mengajak negara anggota G7 menjadi mitra pembangunan hilirisasi industri di Indonesia.
Jokowi mengusulkan dibentuknya lembaga seperti OPEC khusus untuk produk-produk strategis seperti nikel dan sawit. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga bicara soal pendanaan iklim agar dibuat lebih konstruktif alias tidak dalam bentuk utang.
Presiden Jokowi juga menghadiri pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang merupakan agenda tambahan dalam KTT G7.
ADVERTISEMENT
"Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya," tutur Retno.
Percepatan kerja sama pembangunan MRT juga termasuk yang disinggung oleh Jokowi. Retno mengungkapkan, di hampir semua pertemuan Presiden menekankan pentingnya kemitraan yang setara, inklusif, dan saling menguntungkan.
"Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama perdagangan, termasuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan," ujar Retno.