Jokowi Minta Sektor Kesehatan Terbuka untuk Investasi Asing

Presiden Jokowi menghadiri Summit for Democracy secara virtual di Istana kepresidenan Bogor, Kamis (9/12/2021). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi ingin adanya reformasi kesehatan secara besar-besaran. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Dia mengatakan, reformasi kesehatan merupakan rencana untuk jangka panjang. Jokowi, kata dia, memberi mandat langsung kepada Budi untuk menyelesaikan krisis kesehatan saat ini, dengan latar belakang Budi sebagai bankir yang ikut melewati krisis tahun 1998 dan 2008 terkait perbankan.

"Bapak Presiden meminta saya untuk melakukan reformasi health care yang besar, mengapa? karena setiap krisis ekonomi, Indonesia selalu sukses melakukan reformasi. Krisis ekonomi 98 kita tidak hanya reformasi sistem politik kita," ujar Budi dalam US-Indonesia Investment Summit, Senin (13/12).

"Presiden bilang ke saya kamu adalah eks banker, Anda di sini ada di tengah krisis dan mengerti apa nih respons kebijakan yang pemerintah lakukan selama krisis ini kenapa enggak bapak ulang di krisis ini di 2020, tapi sedikit berbeda, bukan reformasi bank tapi kesehatan," tambahnya.

Untuk melakukan reformasi kesehatan, dia menjelaskan, ada 6 reformasi yang akan dilakukan pemerintah. Dari 6 langkah reformasi ini, pemerintah membuka pintu bagi Amerika, atau pihak asing lainnya untuk melakukan kerja sama.

"Jadi kami sudah siap melakukan 6 reformasi besar di sektor kesehatan akan membuka kesempatan untuk semua korporasi Amerika untuk bisa terlibat di dalam reformasi ini," tuturnya.

Langkah Reformasi Kesehatan

Reformasi pertama yakni menyasar primary health care. Di sini pemerintah fokus untuk melakukan pencegahan, sehingga tercipta lingkungan dan masyarakat yang sehat. Jadi bukan fokus pada pengobatan, tapi pencegahan.

"Kita akan meningkatkan mandatory vaksinasi kita dari 11 ke 14. PPV, HPV, rotavirus, itu vaksin-vaksin yang menjadi diwajibkan. Jadi semua perusahaan vaksin bisa silakan datang," kata dia.

Pemerintah juga akan meningkatkan maternity checking dari 4 kali menjadi 6 kali. Juga penyediaan ultrasound di desa dan wilayah terpencil untuk mengurangi fatality rate pada bayi. "Banyak bayi meninggal di Indonesia karena kami hanya punya 2 ribu ultrasound untuk 10.200 puskesmas," ujarnya.

Dalam agenda reformasi kesehatan, pemerintah juga akan membangun lebih banyak primary care. Ini akan melibatkan klinik dan rumah sakit swasta.

"Kemudian secondary care kami juga ingin reformasikan RS-RS kami. Jadi kami punya jumlah cukup RS dan distribusi juga sudah cukup bagus sekarang semua konsen di Jawa dan kita tidak harus ekspor 600 ribu orang Indonesia ke negara ASEAN hanya untuk melakukan medical check-up," jelasnya.

Selain itu, Menkes juga menyebut pemerintah membuka kesempatan untuk investasi asing masuk ke Indonesia di sektor kesehatan.

"Jadi kami akan terbuka, membuka kesempatan untuk RS asing dan investor untuk datang dan kita juga akan simplifikasikan peraturan untuk RS asing dan health professional asing untuk bisa masuk dan bekerja di sektor ini," lanjutnya.

Pemerintah juga ingin membangun healthcare resilience. Belajar dari pandemi COVID-19, vaksinasi dan obat-obatan masih sulit bagi Indonesia ketika negara lain menutup bordernya untuk penanganan di dalam negeri masing-masing.

"Kami akan mengarahkan procurement pemerintah untuk perusahan yang memang memiliki manufacturing capability Indonesia. Kami ada 30 atau 50 persen untuk material healthcare kami, vaksin obat-obatan untuk di manufaktur di Indonesia, dan kami akan berikan insentif kepada perusahaan untuk memindahkan manufakturnya ke Indonesia, karena kami butuh memiliki sistem resiliensi kesehatan ini," terangnya.

Kemudian pemerintah juga menggodok healthcare financing. Dia memastikan ini akan diikutsertakan dalam BPJS. "Kami akan memastikan hubungan antara BPJS dan asuransi kesehatan sektor swasta juga akan kita buat. Jadi kita bisa berbagi risiko dan preminya," tuturnya.

Agenda reformasi berikutnya yakni reformasi talenta untuk sektor kesehatan. Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan beasiswa. Jadi dokter-dokter Indonesia dan para nakes bisa belajar di luar secara global.

"Kami akan mulai banyak kerja sama antara RS Indonesia dan RS asing, jadi orang dari luar negeri bisa masuk ke sini dan mengajar dokter dan nakes di Indonesia. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas dari kompetensi dan kapabilitas di negara ini," kata dia.

Terakhir yakni reformasi teknologi kesehatan. Dengan ini semua, diharapkan sistem kesehatan Indonesia bisa meningkat dan lebih tangguh,