Jokowi Minta Suharso Revisi UU IKN, Masalah Tanah hingga Biaya Pembangunan

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kediaman KSP Moeldoko, Jakarta, Minggu (12/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengaku disuruh Presiden Jokowi untuk merevisi undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Suharso mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang disorot dalam perubahan UU IKN. Misalnya, masalah pertanahan, kewenangan lembaga, hingga urusan pembiayaan pembangunan IKN.

"Kita sedang menyusun kembali perubahan rancangan undang-undang itu. Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk memperbaiki UU soal pertanahannya, dan juga dalam hal pembiayaan dan pendanaan," kata Suharso di JCC Senayan, (16/5).

Suharso mengatakan, masalah pertanahan khususnya rencana hak kepemilikan tanah menjadi salah satu masalah besar, yang membuat Jokowi meminta revisi UU tersebut.

"Ada yang ternyata tanah milik rakyat, hak milik. Sudah ada itu di UU, cuma ini akan dibikin terang, kewenangannya jelas. Sekarang gini, Anda kalau punya rumah kan pengin punya hak milik. Kalau di IKN Anda enggak bisa punya hak milik, ya, mending tinggal di luar IKN," kata Suharso.

Lebih lanjut, Suharso mengaku, pihaknya selalu memastikan masalah pertanahan di IKN harus selalu clear and clear sebelum digunakan. Namun masih ada beberapa pihak yang tidak mengikuti aturan tersebut.

"Isu tanah di IKN yang diharapkan oleh Bappenas kan sudah clean and clear. Berulang kali di dalam pertemuan antar-K/L saya tanyakan tanah ini clean and clear enggak. Syarat kami itu, supaya di tengah jalan enggak jadi masalah. 'Bisa, Pak, bisa,' bilangnya gitu," ungkap Suharso.

"Waktu kami buat UU juga gitu, bilang tanahnya bisa diginikan. Eh jebulnya (ternyata) enggak bisa," tandasnya.

Presiden Jokowi bersama pengurus PSSI meninjau lokasi pembangunan training center di IKN Nusantara, Jumat (24/2/2023). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden