Jokowi Minta Urusan Izin Investasi Panas Bumi Dipercepat, Termasuk Amdal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Presiden Jokowi meminta urusan perizinan investasi panas bumi dipercepat. Berdasarkan laporan yang dia terima dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, investor bisa sampai 6 tahun mengurus izin investasi di sektor energi hijau ini.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Opening Ceremony The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9).

"Contoh urusan Amdal (Analisis dampak lingkungan), sampai setahun, dua tahun, belum izin-izin yang lainnya. Siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai enam tahun?" kata Jokowi.

Dia ingin semua proyek bisa segera berjalan karena dunia sedang bergerak ke energi bersih. Indonesia tidak mau ketinggalan hanya karena urus izin lama, apalagi pemerintah punya komitmen bebas emisi karbon pada 2060.

Potensi EBT Indonesia dari panas bumi 24 ribu mega watt (MW). Tapi sejak tahun 80-an hingga saat ini baru 11 persen yang dikembangkan.

"11 persen berarti hanya 2.600, kecil sekali. Padahal yang ngantre pengin menggunakan banyak sekali. Tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan, saya rasa itu," terangnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Binary Cycle di Lahendong, Sumatera Utara milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Jumat (18/2). Foto: Dok. Pertamina Geothermal Energy

Saat ini PLTP dikembangkan oleh Pertamina lewat anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), PLN, Geo Dipa Energi, dan swasta.

Keberhasilan PLTP juga menurut dia jadi indikator Indonesia yang selama ini berkomitmen menuju ke ekonomi hijau dan transisi energi meskipun tidak mudah bagi negara berkembang seperti Indonesia.

"Di pemerintahan negara berkembang dihadapkan pada keterjangkauan hari ini dan keadilan akses bagi masyarakat, pemanfaatan teknologi yang kurang terbuka. Saya tidak paham. Dunia usaha pasti punya pertimbangan baik masalah peruntungan, dan lain-lain. Inilah yang harus dipikirkan bersama," ujarnya.

Bahlil Akan Pangkas Syarat Investasi Energi di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, berencana memangkas berbagai persyaratan investasi untuk sektor energi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan investasi, terutama di sektor EBT.

Bahlil mengatakan, dirinya sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto soal pemangkasan regulasi investasi energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

“Saya izin sama Bapak Presiden, kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi,” kata Bahlil.

“Jadi, teman-teman investor gak perlu ragu. Saya sudah lapor sama Bapak Presiden Jokowi dan juga saya sudah melapor kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih, kami akan melakukan reformasi, berbagai langkah-langkah konstruktif dalam mempercepat investasi,” tegas Bahlil.

Di samping itu, Bahlil memastikan, pemerintah akan membantu dalam proses perizinan investasi. Apalagi saat ini pemerintah telah menyediakan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan investasi.

Bahlil pun tak sungkan, ia bilang jika memang terjadi kendala di lapangan, pihaknya akan meminta bantuan Polri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

"Izinnya akan dibantu pemerintah, kalau ada masalah di lapangan kita bisa minta bantuan polri dan pak ATR," tambahnya.

Bahlil mengungkapkan, reformasi tersebut ditujukan agar proses investasi di sektor energi lebih efisien dan menarik. Mengingat saat ini banyak pelaku industri yang merasa bahwa investasi energi baru terbarukan (EBT) dianggap mahal.

Bahlil menyebutkan bahwa selama ini PLN merasa keberatan dengan harga yang dianggap terlalu tinggi jika menggunakan EBT. Namun, setelah melakukan evaluasi bersama timnya, mereka menemukan bahwa investasi energi terbarukan sebenarnya memberikan keuntungan jangka panjang yang signifikan.

"Kemarin saya sama tim udah mengecek, harga jualnya kita sudah hitung, rata-rata 8-10 tahun break even point. Kontraknya 30 tahun, jadi 20 tahun panen," kata Menteri ESDM.