Jokowi Naikkan Tunjangan Penyuluh KB, Tertinggi Rp 1,5 Juta

kumparanBISNIS

30 November 2021 16:19 WIB

waktu baca 2 menit

Ilustrasi penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Foto: Shutter Stock

Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Dengan Perpres itu, tunjangan tertinggi bagi penyuluh KB naik jadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 950 ribu.

Dikutip dari Perpres Nomor 99 tahun 2021, tunjangan diberikan bagi penyuluh KB yang berstatus PNS.

"Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional penyuluh Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Tunjangan penyuluh Keluarga Berencana adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 1 Perpres tersebut.

Adapun dalam pasal 2 Perpres tersebut, disebutkan PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana, diberikan tunjangan setiap bulan.

Pemberian tunjangan bagi penyuluh Keluarga Berencana diberikan kepada PNS yang bekerja pada instansi pusat dibebankan pada APBN. Sementara untuk PNS di daerah dibebankan pada APBD.

"Pemberian Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 5.

Ilustrasi penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Foto: Shutter Stock

Sementara cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan penyuluh Keluarga Berencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perpres sebelumnya yakni Nomor 26 Tahun 2014, tunjangan bagi penyuluh KB terkecil Rp 300 ribu dan terbesar Rp 950 ribu.