Jokowi Paksa PLN Beli Listrik dari Sampah
PerbesarPresiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala daerah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7). Rapat ini membahas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengelola sampah perkotaan.
Usai rapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi meminta PLN membeli listrik dari sampah tanpa memperhitungkan untung-rugi. Katanya, hal ini untuk mengurangi sampah yang menumpuk di perkotaan. Beberapa daerah yang akan mengolah sampah menjadi listrik, antara lain Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bali dan Solo.
"Tadi Presiden menegaskan karena Perpres-nya (Peraturan Presiden) sudah ada, hitungan sudah ada, sekian per kwh itu yang dijadikan acuan. Jadi yang diminta ke PLN adalah perhitungan bukan berdasarkan keuntungan tapi dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada," kata Pramono.
Politikus PDIP itu lantas mencontohkan sampah yang di daerah Bekasi dan kian meningkat. Dengan adanya pembangkit yang mengolah sampah menjadi listrik, masalah sampah bisa teratasi.
"Contoh di Bekasi 1.700 ton per-hari, belum 8.000 ton dari Bantar Gebang, dari Bekasi sudah cukup tinggi. Sehingga 4 kota prioritas yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara langsung untuk penyelesaiannya, kelima adalah Bali. Kemudian 7 daerah lain akan diminta membuat prototype-nya," ujarnya.
Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kembali PLN harus membeli listrik dari PLTSa. Dengan adanya arahan dari Jokowi, Luhut meminta PLN tak mengelak.
"Iya dijual ke PLN. PLN itu jangan macam-macam, begitu loh. Kalau sudah ada tadi Perpres-nya, setiap ada listrik. Jadi jangan mencari masalah, tapi mencari solusinya," tegasnya.
Selama ini, menurut Luhut, PLN cukup berbelit-belit ketika diminta membeli listrik dari PLTSa. "Ya berbelit-belit. Itu aja," tutupnya.