Jokowi Pamer Rasio Utang RI Lebih Rendah Dibanding Negara G20 dan ASEAN

Presiden Joko Widodo meninggalkan ruang sidang tahunan MPR, DPR, DPR RI 2024 untuk melaksanakan shalat Jumat, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Bahkan, ia menyebut rasio utang RI lebih rendah dibandig negara anggota G20 dan ASEAN.

"Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan 2025 di Kompleks Parlemen RI, Jumat (16/8).

Berdasarkan catatan kumparan, rasio utang pemerintah pada 2019 tercatat sebesar 30,23 persen. Angka tersebut naik di 2020 dan 2021 untuk merespons pandemi COVID-19 masing-masing 39,43 persen dan 40,72 persen. Rasio utang kembali turun di 2023 menjadi 39,25 persen di 2023 dan target pemerintah RAPBN tahun ini sebesar 39.11 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam buku APBN edisi Agustus 2024 mencatat utang pemerintah per Juli 2024 tembus Rp 8.502,69 triliun. Angka ini naik sekitar Rp 57,82 triliun dalam sebulan. Alhasil, rasio utang per Juli 2024 tercatat sebesar 38,68 persen.

"Rasio utang per akhir Juli 2024 yang 38,68 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," kata Sri Mulyani.

Mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.642,25 triliun. Dengan rincian, penerbitan SBN Domestik senilai Rp 5.993,14 triliun, dan SBN Valas sebesar Rp 1.468,81 triliun.

Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 1.040,44 triliun. Pinjaman yang berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 1.000,49 triliun.