Jokowi Panggil Mentan, Minta Penyaluran Pupuk Subsidi ke Petani Jangan Telat

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada kegiatan food estate yang berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3/2022). Foto: Kementan RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3).

Jokowi mewanti-wanti jangan sampai persoalan pupuk, khususnya yang bersubsidi mengganggu produktivitas para petani.

"Memang pupuk menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam menjaga ketahanan pangan kita, dan pupuk bahkan adalah salah satu hal yang bisa menjamin agar produktivitas kita tidak turun," kata Syahrul di Istana Negara usai rapat dengan Jokowi, Rabu (15/3).

Syahrul mengungkapkan Jokowi selalu mendapatkan pertanyaan mengenai pupuk bersubsidi saat bertemu masyarakat. Untuk itu, ia memastikan pupuk bersubsidi akan dimaksimalkan agar berdampak positif ke masyarakat.

"Pupuk yang memang ada di RDKK, Rencana Definit Kebutuhan Kelompok, itu cukup besar. Karena kemarin ada 69 jenis komoditi yang diberikan pubuk subsidi, kemudian ada 6 jenis pupuknya. Oleh karena itu untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu tidak 69 tapi hanya 9 jenis saja," ujar Syahrul.

"9 jenis itu terkait dengan pangan strategis satu, kemudian pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor. Jadi 9 komoditi itu yang sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa memenuhi di sana," tambahnya.

Syahrul menjelaskan kemampuan anggaran untuk pupuk subsidi mencapai 9 juta ton. "Bapak Presiden memerintahkan kami tidak boleh pupuk kurang atau tidak ada pengurangan," ungkap Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul mengatakan Jokowi juga meminta konsep terkait pupuk subsidi, khususnya mengenai penyalurannya harus diperbaiki. Jokowi tidak mau pupuk subsidi telat sampai ke masyarakat.

"Program dan konsepsinya harus menggigit, tidak mengawang-awang, dan terlaksana sampai di lapangan, sampai di petani yang ada sesuai dengan waktu dan ketepatan yang ada, tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang, tepat lahan, dan berbagai hal," terang Syahrul.

Syahrul memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran pupuk subsidi bisa maksimal. Apalagi, kata Syahrul, Jokowi sudah meminta penyempurnaan atau koordinasi pengaturan pupuk subsidi bisa selesai dalam 3 bulan.

"Penyempurnaan (koordinasi pemberian pupuk bersubsidi) Bapak Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai dan kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus dan tidak ada yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya," tutur Syahrul.