Jokowi: RI Punya 70 Persen Bahan Baterai Mobil Listrik, Masa Diekspor?

Presiden Joko Widodo. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali angkat bicara soal pelarangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Di depan para pengusaha tambang yang tergabung dalam Indonesia Mining Association (IMA), Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah mendorong hilirisasi di sektor pertambangan.

Nikel merupakan bahan baku penting untuk baterai mobil listrik. Karena itu, Jokowi ingin bijih nikel diolah di dalam negeri untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

"Desain strategi besar bisnis negara dalam jangka ke depan, kita ingin bangun mobil listrik bisa kita capai. Karena apa, kuncinya ada di baterai kalau mobil listrik. Kalau kita bahannya ada, ngapain kita ekspor? Buat saja (baterai mobil listrik) di sini. Teknologi yang belum ada, gandeng asing jadikan partner. Jangan kita enggak mau berpartner dengan mereka. Sehingga kita bisa produksi yang namanya lithium baterai. Nikel terutama. Ini bahan untuk lithium baterai yang sangat dibutuhkan oleh mobil listrik ke depan," kata Jokowi dalam acara IMA Awards di Ritz Carlton PP, Jakarta, Rabu (20/11).

Indonesia, Jokowi melanjutkan, selama ini tercatat sebagai eksportir bijih nikel terbesar dunia. Kalau bijih nikel diolah di dalam negeri, Indonesia bisa menjadi eksportir menjadi baterai mobil listrik.

Tentu jauh lebih menguntungkan jika Indonesia mengekspor baterai mobil listrik ketimbang cuma menjual nikel dalam bentuk mentah.

Menurut datanya, 70 persen bahan baku untuk memproduksi baterai kendaraan listrik ada di Indonesia. Membiarkan bijih nikel jor-joran diekspor ke luar negeri adalah langkah yang salah, merugikan negara dan menguntungkan asing.

Seorang pekerja mengambil bijih nikel. Foto: reuters

"Hitungan yang saya miliki, 70 persen bahan-bahan untuk lithium baterai ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang ini kita ekspor. Akhirnya transformasi besar ekonomi Indonesia bisa berubah dimulai dengan dunia pertambangan. Kalau enggak kita mulai, kapan lagi?" tegasnya.

Karena itu kebijakan hilirisasi mineral, khususnya pelarangan ekspor bijih nikel, harus konsisten dijalankan. "Ini strategi bisnis harus dirancang sehingga bisa terealisasi karena produksi nikel kita terbesar dunia, termasuk nikel ore yang rendah yang banyak mengandung cobalt," imbuh Jokowi.