Jokowi Saksikan Peresmian Program Prukades di KTM Mesuji Lampung

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk mengembangkan program Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Kerja sama ini sebagai salah satu cara pemerintah dalam mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) terintegrasi di Kawasan Transmigrasi (KTM). Adapun total KTM yang dikembangkan oleh Kemendesa PDTT sebanyak 13 KTM.
Nantinya, KTM tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru karena di daerah tersebut dijadikan lokasi lumbung beras Indonesia. Salah satunya adalah KTM Mesuji, Lampung, yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di Area Rice Mill Plant, Desa Wonosari, Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, Minggu (21/1).
Acara ini dihadiri Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Dirut BNI Achmad Baiquni, Bupati Mesuji Hamami, dan juga diikuti sekitar 3.000 petani warga kawasan transmigrasi Mesuji.
"Kembangkan orientasi pasar. Jangan menjual hanya terpaku di satu provinsi tetapi juga ke provinsi lain bahkan ekspor. Anak-anak mudanya bisa ikut membantu dengan menjual secara online agar dunia juga tahu produknya," kata Jokowi dalam siaran tertulis yang diterima kumparan (kumparan.com), Minggu (21/1).
Jokowi meminta agar petani berkonsolidasi dalam kelompok besar agar dapat mengelola hasil pertanian dalam kapasitas besar. Langkah itu diperlukan agar daya saing petani menjadi lebih kuat.
Saat ini, Kemendesa PDTT mengelola 48 KTM yang 13 di antaranya sudah memiliki Rice Mill Plant (RMP) dan RMU atau penggilingan padi. Lampung adalah tempat pertama program transmigrasi di Indonesia pada tahun 1950-an.
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, mengatakan KTM Mesuji dibangun sejak 2007 dan sekarang telah menjadi kawasan transmigrasi yang berkembang dengan dilengkapi berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Dukungan terhadap KTM ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pembangunannya dari APBN, APBD, swasta, Dana Desa, serta masyarakat secara kolaboratif. Khusus APBN, sekitar Rp 92,4 miliar telah dianggarkan untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi ini.
Sedangkan anggaran Kememdesa PDTT melaui Ditrektorat Jenderal PKTrans pada 2018 mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar. Menurut Eko, KTM Mesuji merupakan salah satu dari 13 KTM yang telah mampu memberikan kontribusi beras Indonesia sebanyak 766.000 ton per tahun.
Implementasi kewirausahaan pertanian terintegrasi di KTM Mesuji didasari pelaku industri pertanian di kawasan ini. Dengan sawah seluas 41.354 hektare dan produksi 210.903 ton (dalam 1,5 masa tanam), dapat dihitung pendapatan petani dari on farm rata-rata sebesar Rp 2,9 juta per bulan.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mesuji Rp 1,9 juta per bulan. Hal itu belum termasuk pendapatan dari pertanian komoditas lainnya yaitu Jagung dengan luas tanam 3.480,5 Ha, Karet dengan luas tanam 27.853 Ha, dan Sawit dengan luas tanam 22.029 Ha.

Adapun tahun ini dana desa di Kabupaten Mesuji mencapai Rp 87,13 miliar yang disalurkan untuk 105 desa. Eko berharap Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan desa termasuk digunakan untuk 4 program prioritas pembangunan desa, yaitu Prukades, Embung, BUMDesa, dan Sarana Olahraga Desa.
"Saya mengingatkan penggunaan dana desa harus sesuai ketentuan, peraturan, dan berpedoman pada regulasi yang ada. Model Kewirausahaan pertanian terintegrasi di Kawasan Transmigrasi Mesuji dapat menjadi inspirasi pengembangan bisnis serupa di tempat lain, sehingga petani lebih sejahtera, daerahnya lebih maju, mengurangi arus migrasi dari desa ke kota, serta mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa/Kawasan Transmigrasi," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menjelaskan, program kewirausahaan pertanian terintegrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengintegrasikan seluruh sektor, mulai dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) hingga Perbankan.
Integrasi dimulai sejak awal, yaitu dengan penataan data RDKK menjadi Kartu Tani yang di dalamnya sudah tersedia informasi petani untuk penyaluran subsidi pupuk, sehingga petani lebih nyaman dalam berproduksi.
Kedua, hasil panen kemudian dibeli RMP yang dibiayai oleh bank. Sedangkan proses pengeringan dilakukan unit usaha BUMDesa. Ketiga, Penjualan hasil RMP dilakukan secara terintegrasi, baik secara offline melalui pasar reguler dan kerja sama dengan Pemda, juga secara online melalui Bumdes-Mall.com.
"Semua transaksi dilakukan secara non tunai/cashless melalui agen bank sehingga dapat meminimalisasi adanya pungutan yang merugikan petani," katanya.
BNI telah mengembangkan 19 BUMDes di Mesuji. Setiap BUMDes ditingkatkan kapasitasnya agar dapat menjadi agen bank BNI atau Agen46. Status tersebut memperkaya layanan BUMDes yang sebelumnya menjadi agen pupuk, pengelola pasar, listrik atau air desa, hingga penyedia jasa transportasi.
Untuk memperkuat pertanian di Mesuji, BNI juga menggelontorkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Pada acara di Desa Wonosari ini, BNI memberikan 19 handtractor untuk petani di 19 BUMDes yang telah berstatus sebagai Agen46.
Pada kesempatan yang sama, BNI juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian terintegrasi dari dukungan korporasi pada pengembangan sektor pertanian di Mesuji.
