Jokowi Sebut Kepala Otorita IKN Non-Parpol, Ahok Terlempar dari Bursa Calon?
PerbesarPresiden Jokowi membocorkan teka teki calon Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan segera ditunjuk dalam waktu dekat. Ketika ditanya soal kriteria, Jokowi menjawab Kepala Otorita IKN adalah sosok sosok non-parpol.
“Non-parpol (kriteria Kepala IKN),” kata Jokowi seusai meresmikan NasDem Tower di Jakarta, Selasa (22/2).
Jokowi mengatakan Kepala IKN akan secepatnya ditunjuk. Bahkan, kemungkinan pekan depan, Kepala Otorita sudah dilantik.
IKN berbentuk daerah otorita khusus dengan pimpinan seorang kepala otorita yang kedudukannya setara dengan menteri. Kepala Otorita tersebut nantinya juga bakal bertugas untuk mengawal langsung proses pemindahan ibu kota negara. Adapun proses pemindahan tersebut bakal masuk dalam visi jangka panjang Indonesia hingga tahun 2045.
Ahok Tereleminasi?
Terkait siapa yang bakal memimpin IKN Nusantara ini, Jokowi sempat membeberkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah salah satu calon kuat. Calon kuat lain yang pernah disebut Jokowi adalah Bambang Brodjonegoro, Abdullah Azwar Anas, dan Tumiono.
"Namanya kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiono, empat Pak Azwar Anas. Cukup," ungkap Jokowi di Istana Negara, 2 Maret 2020.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah mengungkapkan bahwa berbagai nama calon Kepala Otorita IKN, termasuk Ahok yang juga kader PDIP, pernah didiskusikan oleh Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"PDIP punya nama calon-calon yang penuhi syarat untuk itu (Kepala Otorita IKN), termasuk Ahok. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama jadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI. Semuanya dalam dialog antara Presiden dengan Ibu Mega. Tetapi dari perspektif kriteria, PDIP sudah sampaikan," ucap Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, 27 Januari 2022.
Namun belakangan Jokowi mengatakan bahwa kriteria Kepala Otorita nanti harus memiliki pengalaman sebagai arsitek, selain pengalaman sebagai kepala daerah.
Kini, Jokowi membocorkan kriteria lainnya, yaitu tidak berasal dari partai politik.