Jokowi Sebut Negara Maju Hanya Retorika untuk Transisi Ekonomi Rendah Karbon

Presiden Jokowi memimpin MIKTA Leaders' Gathering ke-1 di KTT G20 di India, Sabtu (9/9/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Presiden Jokowi meminta upaya masif dan radikal untuk mengatasi perubahan iklim. Ada dua pendekatan, yaitu percepatan transisi menuju low-carbon economy (ekonomi rendah karbon) dan pentingnya pendanaan inovatif.

"Presiden menilai komitmen negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik untuk pendanaan climate sebesar USD 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss and damage," kata Retno dalam press briefing Jokowi menghadiri KTT G20 di India, Minggu (10/9).

Oleh karena itu, Indonesia mendesak pentingnya alih teknologi untuk investasi hijau. Terkait pendanaan inovatif. Retno bilang Jokowi menegaskan sinergi pemerintah dan swasta akan menjadi game changer seperti G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Just Energy Transition Partnership (JETP) juga harus diperluas dan diperbesar.

"Dalam sesi 1 ini, Presiden juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan Indonesia di tahun 2022, antara lain menekan laju deforestasi hingga 104 ribu hektare, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 77 ribu hektare, dan melakukan restorasi mangrove seluas 34 ribu hektare," ujarnya.

Indonesia mengharapkan dunia sebagai sebuah keluarga yang saling membangun, peduli, dan memiliki tujuan bersama yaitu menciptakan kehidupan dunia yang damai dan makmur.

Selain itu, Presiden menyatakan reformasi dan transparansi global harus didorong termasuk sistem perpajakan internasional. Hak pembangunan negara berkembang juga harus dihormati termasuk untuk melakukan hilirisasi industri. Negara berkembang harus diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global.

Suasana saat para pemimpin dunia memberikan penghormatan pada peringatan Mahatma Gandhi di Raj Ghat di sela-sela KTT G20 di New Delhi, Minggu (10/9/2023). Foto: Ludovic Marin/AFP

"Kepentingan dan hak semua negara harus dihormati termasuk suara dari The Global South. Solidaritas perlu ditunjukkan antara lain di bidang kesehatan dengan mobilisasi dana untuk Pandemic Fund,” tutur Retno.

Salah satu bentuk dukungan ASEAN, kata Jokowi, yakni kerja sama Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang dapat melipatgandakan ekonomi digital hingga USD 2 triliun di 2030.

“MIKTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara, termasuk hak dari negara-negara berkembang untuk melakukan hilirisasi dan menjadi bagian dari rantai pasok global,” tutur Retno.

Adapun MIKTA merupakan forum konsultatif antar 5 negara yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum MIKTA ini dibentuk pada tahun 2013.