Jokowi Sentil Menteri ESDM yang Diam Saat Harga Pertamax Naik: Empati Dong!

6 April 2022 12:49 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
35
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Dalam pengantarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara hari ini, Rabu (5/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan kritik pada Menteri ESDM Arifin Tasrif yang diam saja saat harga BBM Pertamax naik pada 1 April 2022 lalu.
ADVERTISEMENT
Menurut Jokowi, harusnya Arifin memberikan penjelasan kepada rakyat soal alasan mengapa harga Pertamax harus naik. Dalam situasi seperti ini, Jokowi menekankan bahwa para menteri harus memiliki empati dan sense of crisis.
"Masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. (Mengenai) Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax (naik), ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Enggak ada. Yang berkaitan dengan energi enggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," kata Jokowi.
Pesiden Joko Widodo. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Selain Pertamax, Jokowi juga menyoroti para menteri terkait yang tidak memberi penjelasan memadai kepada masyarakat soal minyak goreng.
"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi harga minyak goreng sudah 4 bulan," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Saat ini situasi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Inflasi melonjak di berbagai negara karena kenaikan harga pangan dan energi. Indonesia juga turut merasakan dampaknya. Jokowi menegaskan, para pejabat pemerintahan harus memahami kesulitan yang dialami rakyat. Keputusan harus diambil dengan hati-hati dan dikomunikasikan dengan baik pada rakyat. Jangan diam saja.
"Seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat, sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, enggak melakukan apa apa," tutupnya.