Jokowi Setuju Pertamina Dapat Suntikan Modal Rp 2,1 Triliun
PerbesarPT Pertamina (Persero) mendapatkan tambahan suntikan modal dari negara sebesar Rp 2,1 triliun tahun ini. Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) itu tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (10/9).
Dalam pasal 2 tertulis bahwa penambahan PMN itu berasal dari pengalihan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 hingga 2017.
"Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 2.102.881.621.404 (dua triliun seratus dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat rupiah)," demikian tertulis dalam PP 50/2020 dikutip kumparan, Rabu (23/9).
Adapun pengadaan BMN dari Kementerian ESDM dari 2010 hingga 2017 itu mencakup banyak aset. Mulai dari Hasil Penggunaan atau Pengoperasian
Barang Milik Negara berupa Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Eks Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senilai Rp 1,3 triliun pada 2010 hingga Mobile Refueling Unit (MRU) berupa kendaraan bermotor khusus yang berpindah-pindah Rp 36,9 miliar.
Mengenai suntikan modal ke Pertamina, dalam catatan kumparan, sebelumnya pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun di APBN 2020 untuk penyehatan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Dana ini masuk dalam pos Penyertaan Modal Negara (PMN).
Namun hingga awal Januari tahun ini, dana tersebut belum diputuskan untuk diserahkan ke BUMN mana. Adapun total PMN tahun ini adalah Rp 18,73 triliun untuk tujuh BUMN.
"Belum, belum diputuskan ke mana. Tapi Insyaallah dalam beberapa minggu ini kami akan putuskan," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).
Menurut dia, otoritas fiskal dan DPR tengah diskusi intensif untuk memutuskan BUMN mana yang akan mendapatkan PMN sebesar Rp 1 triliun tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah sektor yang paling banyak menyumbang impor.
"Tapi tadi banyak masukan dari anggota, defisit transaksi berjalan nih apa sih sebabnya, misalnya energi, apakah kita perlu atasi defisit energi, atau jasa, masih dilihat," katanya.