Jokowi Siapkan Rp 26,89 T ke Bulog & ID Food untuk Cadangan Beras hingga Bawang

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Dirut Bulog, Budi Waseso, meninjau beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (18/3). Foto: Dok. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menyiapkan dana sebesar Rp 26,89 triliun untuk BUMN Pangan ID Food dan Perum Bulog dalam penugasan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Secara kuantum dan jumlah, ini estimasi satu tahun yang membutuhkan kurang lebih sekitar Rp 26 triliun," kata Dirut ID Food Frans Marganda dalam RDP Komisi VI DPR RI, Selasa (24/1).

Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 14,72 triliun dialokasikan untuk Bulog untuk mengelola tiga komoditas yakni beras, jagung, dan kedelai. Sementara sejumlah Rp 12,17 triliun digelontorkan untuk ID Food untuk mengelola bawang merah, bawang putih, cabai merah kriting, cabai rawit merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, dan gula konsumsi.

Frans menjelaskan, hadirnya Perpres CPP ini ditujukan agar pemerintah dapat menguasai komoditas pangan penting di Tanah Air agar punya kekuatan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

"Dengan ini, baik Bulog maupun ID Food diharapkan punya stok untuk 11 produk ini, 3 jadi domain Bulog dan 8 jadi domain ID Food," jelas Frans.

Untuk mendukung program Perpres CPP ini, pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Subsidi bunganya adalah 4,75 persen. Jadi jika kami melakukan negosiasi dengan himbara lalu bunganya 9 persen, maka kami cuma cukup bayar 4,25 agar kami bisa lebih leluasa melakukan program stabilisasi ini," kata Frans.

Agar program CPP ini berjalan, saat ini ID Food dan Bulog tinggal menunggu Peraturan Badan Pangan Nasional yang akan memuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis setiap komoditas yang diatur dalam Perpres CPP, serta menunggu Surat Penugasan dari Kementerian BUMN.

"Kami harap di pertengahan Februari, jika ini sudah keluar kami bisa menjalankannya," pungkas dia.