Jokowi Singgung Preman di Terminal, Pengusaha Bus Akui Masih Ada

Penumpang mengambil barang setelah turun dari Bus di Terminal Kampung Rambutan pada Minggu (1/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kualitas fasilitas terminal bus ditingkatkan. Dia menyebut fasilitas terminal bus yang baik adalah terminal yang bersih dan dan bebas preman.

"Sehingga fasilitas yang namanya terminal bus yang baik, yang bersih, yang nyaman yang para penumpang, itu tidak seperti terminal-terminal yang lalu-lalu (yang) kotor, yang banyak premannya siapa yang mau naik bus?" kata Jokowi saat meresmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut, Kamis (9/2).

Lantas, apakah terminal bus di Indonesia sudah bebas preman?

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia Kurnia Lesani Adnan mengatakan, beberapa terminal besar yang di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan relatif bersih, aman, dan nyaman. Namun, dia mengungkap oknum preman masih berkeliaran di beberapa terminal di Indonesia.

"Salah satu contohnya terminal Cirebon, calo dan preman masih berkeliaran di depan dan sekitarnya," kata Kurnia kepada kumparan, Jumat (10/2).

Menurutnya, kualitas dan kenyamanan sebuah terminal bus tergantung kepada konsistensi aparat pengelola terminal.

"Di mana kalau terdapat preman dan calo, itu hasil dari pembiaran serta tidak konsistennya aparat pengelola terminal tersebut," tegasnya.

PR Pemerintah Selain Preman dan Kebersihan

Kurnia mengatakan, meskipun terminal-terminal besar kini sudah bersih dan bebas preman, namun masih menyisakan masalah yakni titik berdirinya terminal dianggap kurang strategis karena sulit dijangkau masyarakat. Selain itu, jam operasional sarana transportasi penyambung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Contohnya bus masuk terminal tersebut malam atau dini hari, sementara angkutan penyambungnya belum tersedia, akhirnya masyarakat minta turun di luar terminal. Begitu juga akses serta sarana ke terminal untuk calon pengguna transportasi umum," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah tidak hanya fokus terhadap revitalisasi bangunan terminal, namun juga penentuan lokasinya harus tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Minta Pemerintah Berantas Angkutan Ilegal

Jokowi sebelumnya telah meresmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut pada Kamis (9/2). Terminal ini menelan biaya Rp 43 miliar dan diharapkan menarik minat masyarakat menggunakan transportasi massal.

Kurnia mengatakan, hal itu adalah sinyal kuat dukungan Jokowi terhadap angkutan umum di Indonesia. Dia berharap semangat Presiden Jokowi ini bisa dibarengi dengan komitmen pemangku kebijakan untuk memberantas angkutan ilegal di Indonesia.

"Dengan semangat Presiden Jokowi ini kami juga minta pemangku kebijakan lainnya turut mendukung dan mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan melakukan pengawasan terhadap angkutan ilegal yang marak di republik tercinta ini," pungkas dia.