Jokowi soal Ekonomi Digital: Kita Gak Sadar Terjajah Secara Ekonomi
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarPresiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas.
Salah satu yang disinggung Jokowi adalah perubahan teknologi dan digital yang semakin tak bisa dibendung, khususnya yang terkait dengan ekonomi.
Jokowi mengungkapkan, potensi ekonomi karena perkembangan teknologi cukup besar. Sebab, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor digital terus meningkat.
"Tahun 2020 catatan saya 44 billion US Dollar. Tahun 2022 77 billion US Dollar, tahun 2045 146 billion US Dollar, dan 2030 diperkirakan 360 billion US Dollar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10).
Menurut Jokowi, angka itu bisa meningkat dua kali lipat jika negosiasi Digital Economy Framework Agreement di ASEAN bisa rampung pada 2025.
"Yang angka yang terakhir tadi yang 360 billion US Dollar itu akan lipat jadi dua kali. Artinya 720 billion US Dollar. Kalau dirupiahkan 11.250 triliun rupiah. Potensi ekonominya sangat besar sekali," tegasnya.
Jokowi menegaskan, hal ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Sehingga, ia meminta Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja.
"Oleh sebab itu, kita harus jadi pemain. Menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu," tuturnya.
Jokowi kemudian menyinggung salah satu aplikasi yang sempat beroperasi di Indonesia. Dia mengatakan, dalam waktu singkat bisa menarik 123 juta konsumen dan 90 persen produk yang dijual adalah produk impor dengan harga murah.
"Baju kemarin ada dijual Rp 5 ribu. Artinya di situ ada predatory pricing yang mulai menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini," tegasnya.
Jokowi pun tidak mau Indonesia kena penjajahan di era modern karena ekonomi digital. Sebab, hal ini bisa terjadi tanpa disadari oleh masyarakat.
"Jangan mau kita juga kita mau kena kolonialisme di era modern ini. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal masih Rp 4 ribu. Begitu semua sudah masuk beli ini, sudah ketagihan baru dinaikkan Rp 500 juta mau apa? Sudah enggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ," ungkapnya.
Untuk itu, Jokowi meminta kedaulatan digital dalam negeri harus dilindungi dan regulasi harus segera dibuat.
"Bukan kita yang ngurusi urusan masalah regulasi mbuletnya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun aja belum jadi," tuturnya.
"Teknologinya udah lari cepet sekali, problemanya di situ. Sekali lagi kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal," ujarnya.