Jokowi soal Kereta Cepat Buatan Brunei yang Hubungkan Malaysia-IKN: Rencana Lama

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah ada rencana terkait pembangunan kereta cepat yang menghubungkan IKN Nusantara dan Malaysia oleh Perusahaan Brunei bernama Brunergy Utama. Meski begitu, hal tersebut belum ada pembicaraan secara detail dengan pihak-pihak terkait.

"Belum (ada komunikasi). Tapi saya tahu itu sudah dalam perencanaan lama," kata Jokowi kepada awak media di Lanud Halim, Rabu (3/4).

Adapun Brunergy Utama menyebut, pembangunan Kereta cepat ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara.

Tahap pertama akan menghubungkan Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia, dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, dan distrik Tutong di Brunei-serta wilayah barat dan barat. pantai utara pulau itu.

Tahap kedua, kereta cepat akan dibangun ke arah selatan yang menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan.

"(Kalimantan) yang nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara,” tulis Brunergy Utama dikutip dari Nikkei Asia, Selasa (2/4).

Di dalam proyek ini, akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi bersama dengan total 24 stasiun, dan kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam. Total nilai proyek diperkirakan mencapai USD 70 miliar. Meski begitu, belum ada kejelasan partisipasi dari Malaysia dan Indonesia dalam proyek ini.

Tanggapan Pemerintah Malaysia dan Indonesia

Ilustrasi kereta cepat. Foto: PT KCI

Kepala Menteri Negara Bagian Sabah Hajiji Noor memuji usulan mega proyek kereta api tersebut dan mengatakan transportasi masa depan ini bisa menjadi katalis ekonomi di wilayah Kalimantan. Dia menilai jika proyek ini terwujud, akan memfasilitasi perdagangan di Asia Tenggara, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat.

Sebelumnya, menurut berita Malaysia Free Malaysia Today, Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi pada November tahun lalu mengatakan kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek tersebut. Pemerintah federal telah menyetujui alokasi anggaran khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute di Sabah dan Sarawak.

Namun Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei untuk memulai proyek tersebut.

Seorang pejabat pemerintah daerah di Kalimantan Utara mengatakan kepada Nikkei Asia, sudah ada beberapa diskusi mengenai proyek tersebut dengan Brunei, namun Indonesia belum berkomitmen terhadap apa pun.

"Belum ada tindak lanjut mengenai masalah ini, terutama yang melibatkan kementerian," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.