Jokowi Tak Mau Ibu Kota Baru Mahal dan Terlihat Sepi

Potret udara kawasan Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas tentang Persiapan Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12).

Dalam rapat ini, Jokowi kembali menegaskan perpindahan ibu kota sebagai bentuk dari transformasi ekonomi. Dia meminta semua pihak terlibat menjadikan ibu kota baru sebagai kawasan yang maju. Jokowi pun tak ingin ibu kota itu terlihat sepi.

"Perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Dan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan. Kemudian sepi, ini juga jangan. Yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," kata Jokowi di lokasi.

Dia kemudian menambahkan agar ada pembangunan berbagai macam kawasan di lokasi tersebut. Seperti dengan memisahkan kawasan pendidikan, perumahan hingga perkantoran.

"Memiliki penanda bahwa negara kita telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy yaitu dengan dibangunnya cluster pendidikan, cluster riset dan inovasi," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Ma'ruf Amin sebelum memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Dalam kawasan pendidikan misalnya, Jokowi menilai akan bisa meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga, menjadi bukti keberhasilan negara dalam meningkatkan SDM dengan sejumlah perkembangannya.

"Cluster pendidikan saya membayangkan dibangun lembaga pendidikan tinggi yang kelas dunia yang bisa menciptakan talenta-talenta top global secara tepat dan di ibu kota baru juga dibangun pusat riset dan inovasi kelas dunia yang menjadikan Ibu Kota baru ini sebagai global innovation hub, menjadi titik temu inovasi global," jelasnya.

Diketahui, dalam rapat ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Menaker Ida Fauziah.

Hingga saat ini, rapat masih berlangsung secara tertutup sejak pukul 14.00 WIB.