Jokowi: UMKM Harus Dapat Manfaat dari Proyek Infrastruktur

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Presiden Joko Widodo memimpin rapat soal pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam rapat tersebut, ia meminta para menteri yang hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko PMK Muhadjir Effendy agar UMKM dilibatkan di proyek infrastruktur.

Pemberdayaan yang dimaksud Jokowi itu misalnya, UMKM bisa menjalankan kegiatan usahanya di rest area jalan tol, bandar udara, hingga sektor infrastruktur lain yang kini sedang dibangun. Dengan begitu, UMKM dapat merasakan manfaat investasi di sejumlah daerah.

"Pengusaha lokal (bisa) mendapatkan manfaat dari investasi di sebuah daerah. Misalnya pembangunan jalan tol, airport, bandara (yang) memberi ruang pada pengusaha mikro kecil dalam sistem rantai pasok sehingga tak hanya libatkan yang besar saja namun yang kecil juga," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Jokowi berharap UMKM bisa menjalankan usahanya di sektor-sektor tadi. Ia tak ingin jika UMKM tak dilibatkan dalam pembangunan infrastrukturnya dan malah diberikan kepada pengusaha asing.

"Begitu juga jalan tol, rest area, terminal bandara beri ruang pada pengusaha mikro kecil. Jangan sampai prioritas kepada brand asing, ini kebalik," jelasnya.

Menurut Jokowi, selama ini UMKM kurang menunjukkan adanya perkembangan signifikan. Berbagai kementerian memiliki program untuk UMKM sendiri-sendiri, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak fokus.

Seperti Kemenkeu memiliki program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani di bawah Kementerian BUMN.

Produk UMKM binaan PT Javara Foto: Kelik Wahyu/kumparan

"Misalnya di BUMN, dari PNM ada Mekaar. Di Kemenkeu ada UMi. Setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM, tersebar di mana-mana, tidak fokus. Tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi sehingga hasilnya kurang nendang," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menilai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen saat ini terbilang tinggi. Dia meminta subsidi bunga kredit untuk UMKM ditingkatkan.

"Subsidi bunga bagi UMKM ini sekarang bunganya berapa? 7 persen mau diturunkan ke 6 persen. Tapi menurut saya jumlahnya masih kurang. Saya minta tahun depan bisa (subsidinya) ditingkatkan 2 kali lipat," jelasnya.