Jokowi Ungkap Dulu Tak Mau Menginjakkan Kaki ke Tambang Freeport

Presiden Joko Widodo mengunjungi Freeport. Foto: Dok. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi mengungkapkan sikapnya yang enggan berkunjung ke pertambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua, sebelum mayoritas sahamnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia.

Jokowi menjelaskan, sebelum menjadi pemegang mayoritas, pemerintah hanya diberi porsi saham sebesar 9,3 persen. Setelah melalui proses negosiasi yang alot selama tiga tahun, pemerintah akhirnya bisa memegang 51 persen saham Freeport Indonesia.

"Saya dulu-dulu enggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita. Tetapi sekarang saya ke Freeport karena itu jelas milik kita, menjadi milik BUMN kita, artinya milik pemerintah Indonesia," ungkapnya saat Pembukaan Kongres Legiun Veteran Republik Indonesia dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia Tahun 2022, Selasa (11/10).

Jokowi juga mengungkapkan rasa bangga bahwa mayoritas tenaga kerja di tambang Freeport Indonesia merupakan tenaga kerja lokal, bahkan berasal dari tanah Papua, setelah sebelumnya didominasi oleh tenaga kerja asing.

"Saya senang di sana saya cek, karyawannya saya dengar banyak yang bule? enggak Pak, sekarang 98 persen itu adalah Indonesia. Dan yang saya senang lagi 40 persen itu adalah Papua, masyarakat Papua," imbuh dia.

Dia menambahkan hal tersebut merupakan bentuk transformasi ekonomi yang sangat besar. Dia meminta pemerintah untuk konsisten menuntut hak negara tanpa takut digugat, salah satunya meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri.

Lanjut Jokowi, dirinya pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengawal kontribusi Freeport Indonesia kepada keuangan negara. Tidak hanya dari dividen, tapi juga pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Presiden Jokowi meresmikan penerapan Teknologi 5G Underground Smart Mining Pertama di Asia Tenggara di Freeport, Papua, Kamis (1/9/2022). Foto: Dok. MIND ID

"Saya suruh ngitung kemarin ke Bu Menkeu, coba hitung kita dari Freeport itu kita dapat berapa sih? Dulu ya dapat dividen 9 persen, sekarang kita dapat dividennya 51 persen, dapat pajaknya jelas lebih besar dan dapat PNBP lebih besar," jelasnya,

"Kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar. setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka kita 70 persen itu masuk ke negara, dari yang sebelumnya hanya dividen 9 persen," tambah Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal kuasa perusahaan minyak raksasa, Chevron, di wilayah kerja atau blok Rokan. Jika tambang Freeport dikuasai asing selama 51 tahun, Blok Rokan dikuasai asing selama 97 tahun.

"Sekarang juga sudah 100 persen dimiliki oleh kita sendiri. Saya belum cek ke sana, bila ada waktu yang tepat saya ingin cek apakah ada peningkatan produksi, peningkatan income dari pengalihan seperti ini," tuturnya.

Jokowi pun yakin tenaga kerja di Indonesia sudah siap dengan transformasi ekonomi ini, sehingga target Indonesia masuk dalam daftar negara nomor tujuh dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia bisa tercapai di tahun 2030.

"Pada saat indonesia emas itungan kita sudah masuk ke-4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapa pun nanti pemimpin, presiden konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi," ujarnya.