Jokowi Usai Luncurkan INA Digital: K/L Punya 27 Ribu Aplikasi, Setop Bikin Baru

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di SPBE Summit dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi meluncurkan aplikasi terpadu pemerintah yang dinamakan INA Digital. Aplikasi ini akan menyederhanakan layanan publik yang selama ini dipegang oleh masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit atau memperlambat masyarakat.

"Sehingga seharusnya yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi?" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Jokowi mengungkapkan 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri tersebut tidak akan mempermudah dan mempercepat layanan masyarakat. Apalagi, aplikasi-aplikasi tersebut cenderung tumpang tindih.

"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan pemerintah menganggarkan Rp 6,2 triliun untuk membuat aplikasi baru. Padahal, di satu kementerian bisa ada lebih dari 500 aplikasi.

"Bayangkan, karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tutur Jokowi.

Jokowi mencontohkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki 400 aplikasi. Bahkan, lanjutnya, ada K/L yang memiliki lebih dari 5 ribu aplikasi.

"Jadi sekali lagi Kemenkes aplikasi sendiri, pelayanan pajak aplikasi sendiri, untuk pelayanan pendidikan aplikasi sendiri. Semua. Kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? Instal lagi, isi data lagi. Ruwet. Inilah yang kita setop," ujar Jokowi.

Dengan kehadiran INA Digital, Jokowi berharap agar layanan masyarakat dapat terintegrasi lewat satu aplikasi saja.

"Saya titip setiap kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interprobabilitas data. Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris kita pelihara. Tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," tutur Jokowi.