Jokowi: Walau Digugat, Presiden RI Berikutnya Harus Berani Teruskan Hilirisasi!

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadiri Rakornas PAN di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023). Foto: DPP PAN

Presiden Jokowi memberikan mandat kepada presiden Indonesia pengganti dirinya kelak agar berani melanjutkan program hilirisasi mineral yang telah digencarkan pemerintahannya saat ini.

Jokowi menuturkan, risiko kebijakan larangan ekspor bahan mentah yakni dimusuhi banyak negara. Bahkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia sampai digugat Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO).

"Apa pun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan," tegas Jokowi saat Rakornas PAN di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2).

Walaupun Indonesia kalah dalam persidangan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel, Jokowi meminta agar pemerintah tidak pernah mundur dalam menetapkan kebijakan hilirisasi agar Indonesia menjadi negara maju.

"Kalah kita mundur dan ekspor lagi bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang pada menteri, kita kalah tapi terus maju, usahanya banding," tutur dia.

Jokowi meyakini bahwa selama proses banding di WTO, industri hilirisasi mineral di Indonesia sudah siap. Dengan begitu, jika kemudian hasil banding masih kalah dan keran ekspor dibuka, pengolahan mineral sudah semakin baik.

Dia menegaskan kembali, dirinya akan tetap melarang ekspor bahan mentah secara bertahap. Mulai dari bauksit di Juni 2023 ini, lalu diikuti oleh mineral lain seperti timah, tembaga, dan emas.

Smelter nikel PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Foto: PT Antam

"Padahal 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita ke Tiongkok, enggak tahu nanti gugat kita enggak. Kalau digugat berarti nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat Tiongkok karena 90 persen ekspor ke sana," imbuh Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menuturkan selain mematangkan industri hilirisasi, kebijakan larangan ekspor ini juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari nilai tambah barang ekspor.

"Nikel itu waktu kita setop, ekspor kita Rp 17 triliun, setelah sekarang bahan jadi barang setengah jadi ekspor kita sudah di angka Rp 450 triliun. Negara dapat pajak penghasilan, PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak," jelasnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, manfaat hilirisasi juga mendorong produk domestik bruto (PDB) melompat Rp 11.000 triliun, 10,5 juta lapangan kerja akan terbuka, dan neraca perdagangan juga surplus USD 54 miliar atau Rp 831 triliun di tahun 2022.

"Seumur-umur dengan China selalu defisit minus USD 17 miliar, gede sekali. Sekarang catatan kita masih minus USD 1, 7 miliar, catatan yang ada di kementerian luar negeri China kita sudah surplus USD 6 miliar," pungkas Jokowi.