Jokowi: WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban Menggunakan APBN Secara Baik

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi menegaskan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan bukan merupakan sebuah prestasi. Menurutnya, WTP adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap kementerian atau lembaga negara.

Untuk itu, Jokowi mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan profesionalitasnya dalam memeriksa keuangan dari para pihak terkait.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik," kata Jokowi saat acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7).

"Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung mengenai gejolak karena geopolitik, perang dagang, hingga perubahan iklim yang masih terjadi di dunia. Kondisi itu bisa berimbas ke pertumbuhan perekonomian dunia.

"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," ujar Jokowi.

Di tengah kondisi global yang bergejolak, Jokowi memastikan saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I 2024. Ia menilai terjaganya ekonomi Indonesia itu tidak terlepas dari kementerian dan lembaga terkait bekerja secara maksimal.

Menurutnya pencapaian tersebut menjadi modal yang baik untuk ke depannya. Jokowi menegaskan Indonesia ke depan harus siap bersaing dengan negara-negara lain.

"Oleh karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, berani lebih fokus pada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat, fokus capaian yang membawa kemajuan bangsa ini," tutur Jokowi.