Jokowi Yakin Prabowo Serius Perhatikan Rekomendasi BPK Agar Uang Rakyat Terjaga

8 Juli 2024 10:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan datang. Ia mengungkapkan pemerintah saat ini sedang berada di masa transisi.
ADVERTISEMENT
"Saya harapkan dukungan BPK dan komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan dengan baik. Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil," kata Jokowi di acara Penyampaian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7).
Jokowi juga yakin pemerintahan Prabowo ke depan akan serius memperhatikan rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga APBN bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," tutur Jokowi.
"Saya minta kementerian atau lembaga dan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan BPK agar pengelolaan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan yang dikeluarkan BPK bukan merupakan sebuah prestasi. Menurutnya, WTP adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap kementerian atau lembaga negara.
Untuk itu, Jokowi mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan profesionalitasnya dalam memeriksa keuangan dari para pihak terkait.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik," kata Jokowi.