Jubir BUMN: Ahok Jangan Jadi Komisaris Rasa Direktur, Harus Tahu Batasannya!

Presiden Joko Widodo bersama Komut Pertamina Basuki Tjahaja saat peresmian Implementasi Program B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, buka suara terkait apa yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal banyaknya kontrak BUMN yang sangat merugikan termasuk di Pertamina.

Arya menilai apa yang disampaikan oleh Ahok hanya mengulang apa yang pernah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, mulai dari peringatan agar proyek BUMN tidak menjadi bancakan korupsi, sampai terkait kerja sama BUMN harus menghasilkan win-win solution dan tidak boleh ada yang dirugikan.

Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN telah memiliki lima transformasi yang seharusnya telah diketahui sekaligus menjadi acuan Ahok sebagai Komisaris Utama.

"Dan beliau sebagai Komut kan harus membicarakan itu juga di sesama komisaris di dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina menjadi komisaris merasa direktur gitu. Komut merasa Direktur jangan, harus tahu batasan-batasannya," kata Arya melalui keterangannya, Minggu (18/11).

Arya juga mengatakan agar Ahok ke depan banyak belajar dari apa yang setahun telah dilakukan oleh BUMN. "Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masak Pak Ahok sebagai Komut ketinggalan kereta gitu loh," lanjut Arya.

Selain itu, Arya juga mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pernyataan Ahok terkait BUMN tersebut. Dia menilai jika niatnya untuk memperbaiki BUMN khususnya Pertamina, Ahok harus mengikuti semua perkembangan yang dilakukan Kementerian BUMN.

"Makannya kita agak bingung, Pak Ahok ini mungkin tidak mengikuti perkembangan yang ada di BUMN. Seperti kasus-kasus lah misalnya, berapa banyak itu direksi yang sudah kita laporkan," jelas Arya.

"Jadi sayang gitu Pak Ahok kok gak mengikuti perkembangan BUMN, tapi banyak bicara mengenai BUMN. Harusnya Pak Ahok lihat-lihat lah perkembangan BUMN, apalagi beliau komut di Pertamina," lanjutnya.

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Kementerian BUMN, Jumat (22/11/2019). Foto: Dok. Kementerian BUMN

Sebelumnya, Ahok mengaku marah dengan adanya kontrak yang merugikan Pertamina dan malah menguntungkan pihak lain di luar BUMN. Dia pun meminta Pertamina mengoreksi semua kontrak merugikan ini.

Ahok tidak merinci kontrak apa saja yang ada di Pertamina yang merugikan perseroan. Namun, dia menduga ada mens rea atau niat jahat sejumlah oknum untuk mengambil keuntungan.

"Jadi kadang-kadang, mohon maaf, banyak oknum Direksi BUMN seolah-olah takut, padahal juga maling. Memang ada mens rea, tiba-tiba Anda sudah jadi komut di swasta, mungkin kontraknya Anda curi ayam," kata Ahok dikutip dari Youtube Panggil Saya BTP, Rabu (24/11).

Ahok juga membeberkan kerap adanya oknum di dalam BUMN yang sengaja bernegosiasi dengan pihak swasta ketika orang tersebut masih menjabat. Biasanya, kata dia, negosiasi dilakukan dengan menjanjikan posisi sebagai komisaris usai di oknum BUMN itu pensiun.