Jubir Kemenkeu Bantah Faisal Basri yang Sebut Hilirisasi Nikel Untungkan China
·waktu baca 3 menit
PerbesarPernyataan ekonom INDEF, Faisal Basri, soal program hilirisasi nikel hanya menguntungkan China kembali ditentang. Kali ini, Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, memberikan bukti kebijakan tersebut juga baik bagi Indonesia.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Yustinus menyebutkan sejak program hilirisasi nikel digencarkan, termasuk pelarangan ekspor bijih nikel di tahun 2020, pendapatan negara dari perusahaan smelter naik 11 kali lipat.
Menurutnya, pendapatan negara dari pajak perusahaan smelter hanya Rp 1,65 triliun di tahun 2016. Namun di tahun 2022, pendapatan negara melonjak menjadi RP 17,96 triliun.
"Bang @FaisalBasri yb, berdasarkan data di Ditjen Pajak, pendapatan negara dari perusahaan smelter melonjak signifikan. Dari Rp 1,65 T (2016) menjadi Rp 17,96 T (2022). Naik 11 kali lipat!" tegasnya, dikutip kumparan dari akun @prastowo, Sabtu (12/8). kumparan sudah mendapatkan izin dari Prastowo untuk mengutip cuitannya.
Prastowo menambahkan, jika dilihat lebih luas dari keseluruhan industri smelter, besi dan baja, pendapatan negara juga meningkat cukup signifikan, dari Rp 7,9 triliun di tahun 2016, menjadi Rp 37,3 triliun alias naik hampir 5 kali lipat.
Tidak hanya itu, kata dia, masih ada pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam, dan royalti saat eksploitasi bahan mineral. Selain itu, ada juga pajak daerah dan efek ganda yang bisa dinikmati pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
"Ini sekaligus sebagai klarifikasi seolah Indonesia tidak mendapatkan apa-apa," tutur Prastowo.
Sebelumnya, Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, mengatakan hilirisasi nikel yang dilakukan di Indonesia hanya mengubah bijih nikel menjadi Nickel Pig Iron (NPI) atau feronikel, di mana 99 persennya diekspor ke China.
"Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China," tegas Faisal.
Faisal menilai produk turunan nikel masih bisa diolah lebih mutakhir lagi, karena saat ini Indonesia hanya merasakan 10 persen dari nilai tambah. "Sungguh hilirisasi itu kita tidak dapat banyak, maksimal 10 persen. 90 persennya lari ke China," jelasnya.
Lewat blog pribadinya, dia juga membantah argumen Presiden Jokowi yang menyebutkan hilirisasi nikel menambah pendapatan negara dari pajak ekspor bahan mentah mencapai Rp 17 triliun per tahun, menjadi Rp 510 triliun.
Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungannya, kata Faisal, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat.
“Namun, apakah uang hasil ekspor mengalir ke Indonesia? Mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri,” ungkap Faisal.
Menurutnya, perusahan-perusahaan smelter China menikmati 'karpet merah' karena dianugerahi status proyek strategis nasional. Menurutnya, Kementerian Keuangan yang mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada Kementerian Investasi/BKPM.
Apalagi perusahaan smelter China tidak membayar royalti. Sebab yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional.
“Tentu saja pihak China yang menikmatinya. Nilai tambah yang mengalir ke perekonomian nasional tak lebih dari sekitar 10 persen. Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan,” tutur Faisal.