Jubir Luhut: Proyek Ibu Kota Baru Sangat Mungkin Ditunda

Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Dampak virus corona ke segala sektor ekonomi dan pembangunan di Indonesia tak terhindarkan. Merebaknya pandemi COVID-19 itu membuat berbagai target meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga proyek strategis pemerintah turut terimbas.

Salah satu rencana besar pemerintah yang sudah berjalan di tahun 2020 adalah pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Proyek ibu kota baru sudah dikebut sejak awal tahun, lokasi sudah dipilih, badan otoritas setingkat menteri sudah dibentuk. Kini, sudah hampir dipastikan proyek itu mau tidak mau mesti ditunda.

Jodi Mahardi selaku Juru Bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan menunda proyek ibu kota baru. Mengingat COVID-19 mempengaruhi situasi perekonomian secara global.

"Tentunya dengan adanya situasi COVID-19 ini yang mempengaruhi seluruh dunia, sangat mungkin juga akan menunda proyek IKN ini," ujar Jodi kepada kumparan, Senin (6/4).

Potret udara Kampung Nelayan di Kuala Samboja, Kalimantan Timur. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah saat ini memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan virus corona. Sehingga tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan APBN untuk pembangunan ibu kota baru.

"Fokus penggunaan APBN adalah untuk penanganan COVID-19, baik dari aspek kesehatan, daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM. Tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran negara untuk IKN, APBN diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, ini sangat jelas," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai yang dilakukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi di bawah pimpinan Luhut Pandjaitan saat ini terkait ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para investor. Hal itu demi menjaga agar tidak ada pembatalan rencana investasi, sehingga bisa membantu recovery ekonomi saat pandemi mereda.

"Seperti arahan Pak Presiden, para menteri harus tetap menjalankan tupoksinya. Oleh karena itu (Pak Luhut) sebagai Menko Marves, menjaga komunikasi dengan para investor ini penting agar investasi ini tidak dibatalkan. Sehingga ketika COVID-19 ini bisa ditangani, maka recovery ekonomi bisa lebih cepat," pungkas Jodi.