Jurus Prabowo Tambal Kebocoran Anggaran: Cegah Transfer Pricing

Prabowo Subianto saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (5/4). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyampaikan gambaran umum solusi untuk mengatasi kebocoran anggaran. Berdasarkan perhitungan KPK, kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 2.000 triliun per tahun.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Drajad Wibowo mengatakan, jika Prabowo terpilih sebagai presiden, maka kebocoran anggaran dapat diantisipasi. Salah satu upayanya yaitu dengan menutup celah untuk transfer pricing.

Sebagai contoh, misalnya perusahaan X di Indonesia punya anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan X mengekspor produknya ke anak usahanya sendiri dengan harga murah sehingga laporan keuangannya tercatat rugi. Tapi anak usahanya menjual lagi produk itu ke pasar dunia dengan harga yang menguntungkan. Anak usaha itu tercatat untung. Dengan begitu, keuntungan perusahaan X dilarikan ke luar negeri lewat anak usaha. Ini yang dinamakan transfer pricing.

“Jadi kebocoran kekayaan, sumber bocor banyak. Misalnya melalui transfer pricing, itu ya harus kita tutup karena kita sudah tahu siapa saja (pelakunya), caranya bagaimana, perusahaan apa. Yang dipakai lawyer dan akuntan yang disewa siapa,” katanya kepada kumparan, Sabtu (7/4).

Drajad menyebut, saat ini ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mengekspor produk ke perusahaan asing yang masih satu grup dengan harga murah. Sementara, perusahaan asing tersebut menjual ke pasar dunia dengan harga wajar.

“Kalau dari sisi impor dia belinya dari perusahaan Singapura atau Hong Kong, (dan) Thailand. Tapi harga relatif murah masuk ke Indonesia dibeli dengan harga mahal. Sehingga margin yang terbesar berada di luar negeri,” tambahnya.

Adapun upaya lain yang akan dilakukan, yaitu dengan mensinergikan fungsi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, Drajad turut menyampaikan akan terus memaksimalkan fungsi aparat dalam menegakkan hukum.

Drajad bilang, kebocoran lainnya termasuk adanya impor-impor barang yang seharusnya tidak perlu. Untuk itu, ke depan salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meredam impor yakni dengan meningkatkan kemampuan produksi di dalam negeri.

“Itu harus kita tutup. kemudian kebocoran itu juga bisa dari impor yang tidak perlu sebenarnya. Itu ya harus kita tingkatkan produksi, jadi ya harus satu per satu,” katanya.