Jurus Prabowo Turunkan Tingkat Kemiskinan Jadi 4,5-5,0% di 2029

Presiden Prabowo Subianto tinjau program MBG di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/2/2025). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto menetapkan dua target utama dalam upaya penurunan kemiskinan pada periode 2025-2029, yakni menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5-5,0 persen, sebagai langkah strategis untuk memastikan lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Prabowo menargetkan tingkat kemiskinan turun dari 9,03 persen pada Maret 2024 menjadi 7,0-8 persen di 2025. Selanjutnya tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 4,5-5,0 persen di 2029. Sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan turun hingga <0,59 persen di 2025.

Sebagaimana disebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Prabowo mengungkap komitmennya untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi.

"Tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar," tertulis di dokumen RPJMN 2025-2029, dikutip Minggu (2/3).

Kedua, Prabowo bakal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tertulis di RPJMN, target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada USD 2,15 Purchasing Power Parity per kapita per hari.

Untuk mengurangi kemiskinan, fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan.

Untuk mendukung efektivitas strategi penurunan kemiskinan, akan dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan, agar lebih akurat, sesuai dengan perkembangan standar hidup layak serta terbandingkan antar waktu dan wilayah.

Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi. Strategi pertama memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan, langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor UMKM, langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat," tulis dokumen itu.

Kedua, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi.

Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam menargetkan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta diperkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.

"Ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan Penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan," lanjut dokumen itu.

Strategi terakhir, pemerintah bakal memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah-wilayah 3T dan kantong kemiskinan.

Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.