Kabar Baik! Masyarakat Bisa Sewa Rumah Sebelum Ambil KPR Subsidi

Seorang bocah bermain sepeda di kawasan perumahan subsidi pemerintah di Perumahan Sasak Panjang 2, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN menyatakan siap mendukung program Staircasing Shared Ownership (SSO), program serupa KPR Rent to Own, namun ditujukan untuk rumah subsidi. Melalui skema tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki hunian dengan biaya awal yang lebih terjangkau dan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Dengan skema SSO, satu hunian dapat dimiliki oleh dua pihak, yakni masyarakat dan pemilik gedung. Pada tahap awal, masyarakat yang mau memiliki hunian tersebut, dapat menempati rumah tersebut dengan cara menyewa terlebih dahulu.

Kemudian pada tahap berikutnya, MBR tersebut dapat mengambil skema KPR untuk memiliki hunian yang ditinggalinya. Nantinya, perubahan skema dari sewa ke KPR tersebut akan menyesuaikan dengan peningkatan ekonomi masyarakat tersebut.

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, SSO merupakan perpaduan antara skema sewa dan kepemilikan. SSO tersebut juga dapat digunakan untuk memiliki hunian yang berbentuk bangunan bertingkat, seperti rumah susun.

Melalui SSO, masyarakat MBR bisa memiliki hunian di lokasi yang strategis, namun dengan pembayaran yang lebih terjangkau, sesuai dengan kemampuan ekonominya.

“Staircasing Shared Ownership juga menjadi jawaban agar pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah tidak selalu membebani APBN. Bank BTN siap mendukung skema ini, sehingga mempermudah masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah,” jelas Hirwandi dalam keterangannya, Jumat (2/12).

Hirwandi menuturkan, hingga kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah banyak mendukung perumahan bagi MBR. Di antaranya yakni program subsidi bunga, subsidi uang muka, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Dengan hadirnya SSO, lanjut Hirwandi, akan menjadi opsi metode baru yang tidak membebani Kementerian PUPR dan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN). “Skema ini juga membuat dana yang ada bisa dipakai untuk menyediakan lebih banyak perumahan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah,” kata Hirwandi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, masih diperlukan tambahan pendanaan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur tersebut termasuk perumahan. Menurutnya, diharapkan program ini bisa dimulai pada tahun 2023.

"Harapannya 2023 sudah ada yang kita coba. Kalau ini berhasil, yang selama ini orang enggak bisa cicil rumah vertikal di perkotaan, ada solusinya karena dia bisa cicil tergantung tangganya," kata Herry saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (1/12).

Herry menyebutkan di sektor perumahan sendiri, ada sekitar 12, 7 juta keluarga yang belum memiliki rumah pada tahun 2021. Angka tersebut juga terus bertambah sebanyak 680 ribu setiap tahun. “Kalau kita punya program 1 juta rumah setiap tahunnya, itu baru akan habis di 2062, jadi tidak terkejar. Hari ini subsidi kita baru mendukung supply di 300 ribu rumah. Jadi kita harus cari jalan lain pendanaannya,” jelas Herry.