Kadin: 33,9% Perusahaan Lakukan Efisiensi Biaya Operasional Imbas Perang di Iran
·waktu baca 3 menit

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melaporkan hasil temuan mengenai langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam mengantisipasi dampak ekonomi geopolitik pada kuartal I 2026, terutama perang Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS). Direktur Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, mengatakan mayoritas pelaku usaha atau sekitar 33,9 persen memilih untuk melakukan efisiensi pada biaya operasional. Namun, ia menyoroti temuan menarik hampir sepertiga pengusaha, atau sekitar 29,3 persen, mengaku belum melakukan langkah antisipasi khusus. “Ternyata yang paling banyak dilakukan itu 33 persen semuanya berpikir melakukan Efisiensi Daya operasional. Ada yang mendiversifikasi mitra dagang (sebanyak) 9,9 persen, meninjau kembali kontrak bisnis (sebanyak) 9,5 persen,” kata Fakhrul dalam Konferensi Pers Kadin Business Pulse Q1 2026 di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat (24/4). Ia pun menyatakan, terdapat 3,9 persen perusahaan yang belum menerapkan kebijakan lindung nilai atau hedging, sehingga risiko utama masih difokuskan pada pengetatan biaya operasional. Di sisi lain, terdapat pula upaya untuk mendiversifikasi sumber bahan baku atau pasokan yang dilakukan oleh 7,1 persen perusahaan. Sementara itu, 6,4 persen perusahaan memilih untuk mengalihkan fokus mereka pada permintaan domestik demi menjaga stabilitas penjualan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, ia menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan dukungan kepada dunia usaha yang tengah melakukan efisiensi. Menurutnya, bentuk dukungan yang paling dibutuhkan dunia usaha dari pemerintah saat ini adalah untuk melindungi keberlangsungan bisnis mereka. Kebutuhan utama yang mendominasi adalah dukungan subsidi dan insentif fiskal sebagai bantalan likuiditas bagi perusahaan. “Yang kedua, kemudahan akses pembiayaan karena kita sedang mengalami kondisi yang luar biasa. Kemungkinan besar relasi antara sektor keuangan dan dunia usaha juga harus menyesuaikan,” ucap Fakhrul. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menjelaskan dampak dari perang di Timur Tengah bersifat universal dan dirasakan di seluruh dunia, tetapi yang membedakan adalah respons dari masing-masing negara. Ia merinci beberapa dampak nyata yang terjadi secara domestik, mulai dari kenaikan harga BBM, penurunan ketersediaan energi, hingga membengkaknya ongkos produksi. Kondisi ini kemudian memicu inflasi pada sektor lain, termasuk harga pangan, yang diikuti dengan melemahnya tingkat permintaan pasar. “Jadi dalam hal seperti ini tentu fokusnya pemerintah dan dua dunia usaha harus memilih apakah murni efisiensi, apakah efisiensi untuk bisa kembali kepada growth,” kata Anindya dalam kesempatan yang sama. Ia pun mengingatkan dampak dari perang di Timur Tengah ini tidak bersifat jangka pendek atau hanya berlangsung selama satu hingga dua kuartal saja. “Karena ini mengubah tantangan daripada supply chain atau rantai pasok,” sebut Anindya.
