Kadin Anggap Transisi Energi Terbarukan Sektor Industri Belum Digarap Maksimal

Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kadin, Muhammad Yusrizki, saat International Renewable Energy Agency (IRENA)-Indonesia G20 Energy Transition Investment Pre-Forum Meeting. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kadin, Muhammad Yusrizki, menganggap transisi energi sektor industri di Indonesia belum digarap secara maksimal. Yusrizki mengatakan transisi energi tidak hanya fokus ke sektor kelistrikan saja.

“Saat ini narasi transisi energi seolah-olah eksklusif berpusat pada energi terbarukan di sektor kelistrikan, atau listrik dari energi terbarukan. Kita lupa bahwa bentuk energi final yang dikonsumsi oleh sektor swasta, khususnya industri, tidak hanya listrik tetapi juga ada energi panas,” kata Yusrizki melalui keterangan tertulis saat International Renewable Energy Agency Indonesia G20 Energy Transition Investment Pre-Forum Meeting, dikutip pada Kamis (21/7).

Yusrizki membeberkan dilihat dari kacamata bentuk energi primer bagi industri, listrik bukan sumber energi primer. Ia menyebut Kementerian ESDM sudah mempublikasikan Handbook of Energy & Economy Statistics of Indonesia tahun 2021, di mana 2021, dari keseluruhan konsumsi energi sektor industri, hanya 23,1 persen yang berasal dari listrik.

“33 persen berasal dari batu bara dan 43 persen berasal dari bahan bakar minyak. Jadi terdapat 76 persen porsi konsumsi energi industri yang seolah-olah hilang di tengah narasi transisi energi Indonesia,” ujar Yusrizki.

Melalui inisiatif Kadin Net Zero Hub, Yusrizki mengharapkan seluruh pemangku kepentingan, terutama kalangan industri sendiri untuk melihat ulang proses transisi energi di industri Indonesia.

“Dekarbonisasi sektor kelistrikan penting, tetapi bukan berarti inisiatif-inisiatif transisi energi di industri cukup dilakukan melalui listrik yang lebih rendah karbon. Beri ruang bagi sektor kelistrikan, terutama Kementerian ESDM dan PLN, untuk membuat perencanaan dan implementasi dekarbonisasi,” Yusrizki berpesan.

Yusrizki mengajak semua pihak melihat potensi transisi energi di sektor industri yang secara proporsional lebih besar, lebih signifikan, dan bisa jadi kebutuhan investasi, sekaligus dampak sosialnya tidak kalah dibandingkan sektor kelistrikan.

Yusrizki menjelaskan banyak jalan menuju dekarbonisasi sektor kelistrikan, tidak melulu harus melalui penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam skala masif bagi semua konsumen. Ia memandang bahwa memberikan ruang gerak bagi industri untuk membeli listrik rendah karbon saat ini lebih penting dan lebih strategis dibandingkan membicarakan bagaimana dan kapan EBT skala besar dapat diakomodasi di jaringan listrik nasional.

Opsi membeli listrik rendah karbon atau Renewable Procurement Method, kata Yusrizki, merupakN salah satu cara eksplorasi bagi industri Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca mereka. “Beri ruang bagi industri, tidak perlalu terlalu rumit menghitung apakah listrik EBT ini lebih mahal dibandingkan listrik dari energi fosil. Bagi industri yang memang memerlukan, mereka dapat menghitung manfaat yang mereka bisa dapatkan dari membayar harga premium dari listrik EBT. Yang menjadi kunci adalah membuka opsi bagi industri,” ungkap Yusrizki.

Yusrizki menuturkan apabila memang deregulasi sektor kelistrikan diperlukan untuk opsi pembelian listrik EBT Indonesia, maka Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan memulai proses tersebut.

“Saya yakin banyak cara yang bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM apabila mereka melihat urgensi di sektor industri, tidak hanya mengedepankan tantangan dan urgensi di sektor kelistrikan semata,” tutur Yusrizki.