Kumparan Logo

Kadin Kaltim Minta Jokowi Libatkan Pengusaha Daerah Urus Pangan di IKN

kumparanBISNISverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Jokowi meninjau Hotel Nusantara  Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi meninjau Hotel Nusantara Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menerima kedatangan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) daerah di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur. Salah satu agendanya adalah membahas pangan dan lahan di sekitar IKN.

Ketua Kadin Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek meminta pemerintah pusat melibatkan pengusaha daerah dalam mengurus ketahanan pangan di Kaltim lantaran provinsi ini belum mandiri dalam hal pangan. Mayoritas produk pertanian diimpor dari Jawa dan Sulawesi.

"Skrg sudah ada IKN, artinya sudah ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI Polri, ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," katanya, Selasa (30/7).

Dayang menyebut mereka sudah ada komunikasi dengan Otorita IKN dan beberapa deputi untuk membahas masalah ini, termasuk menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Apalagi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 13 ribu hektare yang saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah.

"Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti. Memang ini adalah kolaborasi yang besar, dari Pengairan PUPR, kementerian pertanian dari bibit dan pupuknya, dari Pemkab sebagai pemilik lahan, masyarakatnya juga," jelasnya.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). Foto: Mentari Dwi Gayati/ANTARA FOTO

Kata Dayang, peran pemprov dan pemkab belum maksimal untuk membantu pengusaha daerah dan petani mengembangkan pangan. Karena itu, Hipmi dan Kadin daerah membuat subcon yang harapannya bisa menjadi pemain utama di Kaltim, termasuk dimudahkan dalam urusan perizinan berusaha.

"Mungkin bisa diberi peluang lebih luas lagi dalam hal partisipasi kami dalam pembangunan di IKN. Contohnya dalam perizinan. Kemarin sayabsudah bicara dengan Deputi Thomas, kami kemarin urus perizinan di Balikpapan butuh berbulan-bulan," terangnya.

instagram embed