Kadin: Program Pemulihan Berjalan Lamban, Ekonomi Makin Tertekan

28 Juli 2020 19:08 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rosan Roeslani  Foto: Website http://www.rosanproeslani.com
zoom-in-whitePerbesar
Rosan Roeslani Foto: Website http://www.rosanproeslani.com
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah berupaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan membentuk Komite Penanganan COVID-19. Namun, langkah itu dianggap masih belum maksimal.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani berpendapat bahwa implementasinya program PEN kurang cepat.
“Memang kita harus menggunakan apa yang ada dan diharapkan kalau apa yang kita lihat dari PEN ini harapannya terutama dari segi implementasi. Dari segi implementasi yang memang harus diakui sangat-sangat lambat sehingga berdampak tekanan terhadap perekonomian kita menjadi semakin besar,” kata Rosan saat webinar yang diselenggarakan INDEF, Selasa (28/7).
Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P. Roeslani di Grand Sahid Jaya, Selasa (16/7). Foto: Elsa Olivia Touran/kumparan
Rosan berharap PEN bisa berjalan dengan baik. Ia meminta anggaran triliunan rupiah juga bisa tepat sasaran sesuai dengan kondisi saat ini. Rosan mencontohkan pengalokasian yang kurang tepat dalam kondisi ini adalah memberikan diskon untuk wisatawan termasuk dari mancanegara.
Sehingga ia menyambut baik saat mendengar kabar kalau Komite Penanganan COVID-19 bakal memprioritaskan anggaran PEN ke program yang dibutuhkan masyarakat.
ADVERTISEMENT
“Saya dengar juga komite ini akan memprioritaskan total kebijakan pemerintah itu mana yang akan didorong terlebih dahulu, yang mempunyai skala prioritas, dan mempunyai dampak penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi yang besar,” ungkap Rosan.
Lebih lanjut, Rosan mengatakan sudah seharusnya setiap kebijakan dalam PEN ini juga dievaluasi secara berkala. Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan rencana jangka panjang termasuk anggaran karena COVID-19 belum tentu bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
“Sudah bisa dipastikan bahwa ini masih berlanjut sampai 2021 bahkan sampai 2022. Sehingga kebijakan PEN ini harus tak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang secara menyeluruh baik dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomian,” tutur Rosan.