Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Kadin Terbitkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 Agar RI Keluar Middle Income Trap
24 September 2023 13:51 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan, Peta Jalan Indonesia Emas 2045 adalah hasil kolaborasi Kadin Indonesia yang melibatkan banyak sektor dalam memberikan panduan memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Peta jalan ini memuat sejumlah strategi dan inisiatif sesuai dengan arahan Presiden yang menitikberatkan pada empat aspek prioritas.
"Target besar kita agar keluar dari middle income trap. Pak Presiden bilang sangat penting, waktunya sangat sempit 10-15 tahun ke depan," ujar Arsjad dalam konferensi pers di Hutan Kota Plataran Jakarta, Minggu (24/9).
Empat aspek prioritas dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045 antara lain, pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan. Kedua, aspek kesejahteraan yang tidak hanya menyangkut produk domestik bruto (PDB) tetapi masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dilengkapi kehidupan yang layak.
Pilar ketiga, aspek inklusivitas atau pemberdayaan populasi rentan, mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar. Keempat, aspek keberlanjutan yaitu mencapai target pertumbuhan dengan memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan.
ADVERTISEMENT
"Untuk menggerakkan empat pilar ada satu kunci adalah sumber daya manusia, tanpa SDM tidak dapat terwujud. Investasi pendidikan riset dan teknologi jadi prioritas," tutur Arsjad.
Bertepatan dengan HUT ke-55, Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional melalui sejumlah inisiatif yang inklusif dan kolaboratif.
“Peta Jalan Indonesia Emas 2045 disusun secara inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai komponen bangsa, mulai dari asosiasi industri, serikat buruh, pelaku usaha, akademisi, organisasi keagamaan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO),” imbuh Arsjad.