Kalau Tak Ada Bansos Beras 640 Ribu Ton, RI Tak Perlu Impor 2 Juta Ton Tahun Ini

Petani mengangkut karung berisi gabah hasil panen di Desa Kertawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Presiden Jokowi telah memutuskan akan mengimpor sebanyak 2 juta ton beras tahu ini. Dari 2 juta itu, 500 ribu ton di antaranya harus segera didatangkan untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) Bulog.

Sampai 28 Maret 2023, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog hanya 230 ribu ton. Sementara, Bulog mendapat tugas untuk menyalurkan bansos beras sebanyak 220 ribu ton setiap bulan dari Maret-Mei nanti.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, kalau tidak ada penugasan bansos itu, Indonesia tidak perlu impor beras.

Penugasan bansos beras oleh Bulog ini menyasar 21,6 juta masyarakat dengan besaran bantuan masing-masing 10 kg beras dan akan diberikan selama 3 bulan. Khudori mempertanyakan keputusan pemberian bansos beras tersebut.

Presiden Jokowi (kemeja merah marun) mengunjungi serta membagikan bansos kepada para pedagang di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Kamis (19/1/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Saya enggak tahu, penugasan ini kapan diberikan, sepertinya mendadak. Tapi ini kan keputusan politik. Konsekuensinya, ya, salah satunya impor. Saya enggak tahu motif dari pemberian bansos ini," jelas dia.

Bulog Sulit Serap Beras Domestik, Impor Malah Jadi Solusi

Tahun ini Bulog diberikan penugasan menyerap beras domestik sebesar 2,4 juta ton. Namun, serapan Bulog dari Januari hingga 38 Maret 2023 masih 55 ribu ton.

Khudori menilai, kesulitan Bulog itu salah satunya dipengaruhi faktor persaingan harga di mana pembelian gabah kering panen (GKP) oleh Bulog di tingkat petani hanya Rp 5.000 per kg, sementara harga pasar di atas harga tersebut.

"Kalau harga tinggi Bulog tidak bisa melakukan penyerapan sementara cadangan beras itu terus keluar untuk operasi pasar, bansos juga. Kan terus terkuras habis. Itu dilemanya," kata Khudori.

Sebenarnya Bulog bisa bersaing dengan harga pasar dengan melakukan konversi beras komersil menjadi CBP. Meski bagus untuk mengisi pasokan CBP, namun hal itu akan membuat persaingan pasar dan harga padi di hilir akan semakin mahal. Dan ini menurut Khudori juga tidak sesuai dengan peran utama CBP Bulog.

"Kalau pengadaan dalam negeri tidak memungkinkan, opsi apa yamg tersedia, ya impor memang," pungkasnya.