Kaleidoskop 2024: Danantara, Ambisi Prabowo Bikin Super Holding BUMN

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat melakukan pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Manuver besar terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terjadi di tahun 2024. Pemerintah baru di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto mencetuskan ide pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Saat ini, direncanakan ada 7 BUMN yang akan masuk dalam anggota BPI Danantara, yakni PT Bank Mandiri (BMRI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (BBNI) Tbk, PT Pertamina, PT PLN , MIND ID, dan PT Telkom Indonesia (TLKM) Tbk. Selain itu, sovereign wealth fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) juga ikut melebur.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembentukan BPI Danantara yang menjadi cikal bakal super holding BUMN, ini merupakan roadmap atau peta jalan BUMN yang sudah berjalan hampir 2 tahun.

"Sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir 2 tahun sebelumnya kemarin, memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana. Dan saya selalu bilang superholding penting itu. Jadi bukan sesuatu yang dia lihat, yang dia ganti gitu, jadi prosesnya sudah berjalan," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick mengatakan bahwa pembentukan Danantara ini masih dalam kajian. Adapun tujuh BUMN yang masuk ke superholding Danantara, Erick mengatakan itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan perusahaan plat merah.

Sebab, kata dia, pemerintah memastikan program konsolidasi atau penggabungan BUMN masih akan berlanjut. Tercatat saat ini dari 47 BUMN, sebanyak 40 BUMN atau 85 persen dinyatakan sehat, sedangkan 7 BUMN masih dalam proses penyehatan.

"Tidak perlu negatif thinking karena itu proses yang sedang kita kebut. Tetapi namanya beda-beda itu. Kalau dulu kondisi BUMN-nya tidak sehat, tapi sekarang sehat. Kita jangan berasumsi tebak-tebakan gitu. Dari 47 [perusahaan], 40 sehat, 7 masih rugi," ujarnya.

Alasan Pembentukan Danantara

Selama Pilpres 2024, Prabowo menggaungkan program kerja mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN. Pada saat itu, Tim ekonomi Prabowo-Gibran, Laode Masihu, mengatakan reformasi ini harus dilakukan agar BUMN bisa lebih maksimal lagi dalam mendorong ekonomi Indonesia.

Ide super holding tersebut mengikuti Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia, atau SASAC di China. Opsi ini rencananya bisa dijalankan dengan menempelkan super holding ke kementerian teknis masing-masing BUMN.

"Jadi (Badan BUMN) menjadi badan profesional saja dan fokus di ekonomi. Presiden baru punya pikiran itu," kata dia dalam acara Kompas CEO Forum di IKN, Jumat (11/10).

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan dirinya diminta Prabowo untuk membantu dalam supervisi pembentukan Danantara, sehingga Danantara ini dapat terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rosan pun menyatakan pembentukan Danantara ini masih berjalan. Dia optimis terbentuknya lembaga ini akan menjadi salah satu capaian terbesar di Indonesia.

Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Shutterstock

Menurutnya, Danantara ini akan menjadi kekuatan bagi Indonesia baik dari sisi pendanaan, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga tata kelola perusahaan yang baik.

"Saya yakin sekali ini akan menjadi suatu pencapaian dari Indonesia yang sangat besar. Karena ini akan membangun kekuatan kita sendiri. Membangun kekuatan kita sendiri. Baik dari segi pendanaan, penciptaan lapangan pekerjaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan kita akan bisa lebih mandiri," katanya.

Belum Kunjung Diluncurkan

Prabowo pun menunjuk eks Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad sebagai Ketua BPI Danantara. Persiapan peluncuran badan tersebut tengah dikebut, termasuk penerbitan payung hukumnya berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Hanya saja, hingga kini PP tersebut masih di tangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Muliaman menyerahkan draf PP tersebut pada akhir November 2024 lalu.

Selain itu, Danantara juga sedang melakukan finalisasi Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Hal ini dilakukan agar nantinya setelah PP dan Perpres terbit, SOTK dapat disahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

Muliaman mengungkapkan, payung hukum pembentukan BPI Danantara akan segera diteken Prabowo, setidaknya di tahun 2024 ini. Dia memastikan, penerbitan PP itu menjadi prioritas pemerintah agar prosesnya bisa berlangsung secepat mungkin.

"[Tahun ini diluncurkan] ya tentu saja dilihat dari waktu presiden. Tapi dari Danantara semua sudah siap," kata Muliaman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Konsolidasi BUMN

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. Foto: Muhammad Heriyanto/Antara

Selama proses pembentukan Danantara berlangsung, Erick Thohir memastikan proses konsolidasi dan penggabungan BUMN masih berjalan di masa pemerintahan 5 tahun mendatang.

Terbaru, Erick berencana menggabungkan BUMN pelayaran dan pelabuhan, yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Selain itu, Kementerian BUMN juga berencana menggabungkan perusahaan pelat merah yang bergerak di industri perkeretaapian, yakni PT KAI (Persero) dengan PT INKA (Persero).

"Ya termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 itu, salah satunya tadi yang kereta api INKA yang ini. Ini semua kan perlu kajian dan prosesnya juga kita tahu, tapi arahnya ya ke 30," ungkap dia saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Selasa (24/12).

Tak hanya itu, Erick juga masih mendorong merger BUMN sektor konstruksi alias BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya (HK), PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT PP.

Erick menyebutkan, rencana tersebut masih perlu dikaji ulang seiring dengan pergantian kepemimpinan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Menteri PU Dody Hanggodo.

"Kajian untuk karya-karya, kemarin kan surat pertama tentu zamannya Pak Bas, sekarang berbeda Menteri, kajiannya harus kita ulang," tutur Erick.

Rencana tersebut merupakan bagian dari program pemangkasan jumlah BUMN menjadi 30 perusahaan. Program tersebut, kata Erick, diharapkan bisa rampung dalam dalam masa pemerintahan sekarang.