Kampanye Marak Janjikan Naik Gaji, Faisal Basri: Memangnya Uang Metik dari Pohon

Ekonom Faisal Basri dalam program Diptalk kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebutkan janji-janji kampanye paslon terkait kenaikan gaji PNS hingga TNI/Polri seringkali tidak menyinggung soal kemampuan anggaran negara alias fiscal space.

Faisal menyebutkan, beberapa janji kampanye tersebut seperti paslon 01 yang ingin dana desa naik menjadi Rp 5 miliar, kemudian paslon 02 yang ingin menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri.

"Kemudian gaji dinaikkan, gaji tentara dinaikkan, ndak ada yang nanya fiscal space-nya. Emang uangnya metik dari pohon? Kan pohonnya udah pada ditebangin tuh," tegasnya saat Diskusi Publik Tanggapan INDEF terhadap Debat Pemilu Kelima, Senin (5/2).

Faisal mengatakan, seharusnya semua paslon memikirkan juga bagaimana cara menaikkan pendapatan negara, seiring dengan pengeluaran yang meningkat akibat program-programnya tersebut.

Dia mencontohkan dari sisi perpajakan. Adapun Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, sempat menyinggung soal kenaikan tax ratio menjadi 23 persen, meskipun Faisal melihat hal ini juga tidak realistis.

"Fiscal space ndak ada yang ngomong bagaimana cara menaikkan pendapatan untuk membuka peluang menaikkan. Anda hitung APBN 20 persen buat pendidikan, 25 persen transfer daerah, guru ada tunjangan, bayar bunga 20 persen jadi udah 95 persen, jadi yang bisa diutak-atik oleh presiden hanya 5 persen," tutur Faisal.

Istilah tax ratio atau rasio pajak merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB lazim menjadi ukuran perekonomian sebuah negara. Jika PDB terbilang besar sementara tax ratio-nya rendah, artinya ada potensi penerimaan pajak yang gagal didapatkan negara.

Tax ratio Indonesia terhadap PDB pada 2022 sebesar 10,4 persen. Angka itu menurun dibandingkan 2021 yang sebesar 10,9 persen. Tren penurunan tax ratio Indonesia terus terjadi dalam 20 tahun terakhir.

Kenaikan Gaji Guru

Faisal Basri juga menyoroti kenaikan gaji guru, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi. Sebab, guru honorer banyak yang bukan lulusan pendidikan atau sekolah keguruan.

"Menaikkan kesejahteraan, guru yang mana? Guru yang sudah capek-capek sekolah guru kompetensi tinggi, eh gajinya sama kayak honorer yang ndak punya kompetensi," tegas dia.

Hal ini, menurut Faisal, disebabkan banyak sekolah keguruan disulap oleh pemerintah menjadi universitas. Sebelumnya ada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), namun kini diubah misalnya menjadi UNJ dan UPI.

"Guru honorer itu mencari pekerjaan ndak dapet, akhirnya honorer diterima, tidak tamatan sekolah keguruan, dari segala macem profesi. Dia tidak punya kompetensi yang memadai jadi guru. Mohon hormat dari segala hormat kepada guru, mereka tidak salah mereka hanya jadi korban saja," pungkas Faisal.