Kartu Pra Kerja Dikelola Kantor KSP, Kemnaker Punya Alasan Tak Merasa Ditinggal

Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Pendaftaran program Kartu Pra Kerja telah dibuka pada Sabtu (11/4). Program yang awalnya merupakan salah satu kampanye Presiden Joko Widodo untuk mengurangi angka pengangguran itu, kini sekaligus digunakan sebagai stimulus mengurangi dampak ekonomi akibat merebaknya virus corona.

Pemerintah kemudian membentuk Komite Cipta Kerja untuk mempercepat realisasi program tersebut. Komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta beranggotakan 8 kementerian dan lembaga.

Sementara untuk pelaksanaannya, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari, dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja.

Dengan penunjukan ini, otomatis dalam pelaksanaannya, eksekusi Kartu Pra Kerja lebih banyak dilakukan di KSP. Sementara peran Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pembantu pemerintah yang membawahi langsung urusan pekerja, tak terlalu mencolok.

Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Menanggapi hal itu, Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono menepis isu soal tak dilibatkannya Kemenaker dalam pengelolaan. Ia mengatakan, turut andil sebagai pelaksana melalui Sisnaker (sistem informasi ketenagakerjaan), sebuah platform digital untuk masalah ketenagakerjaan yang mereka luncurkan akhir tahun lalu.

"Kemenaker melalui Sisnaker ikut sebagai pelaksana Kartu Pra Kerja. Sisnaker adalah platform mitra kerja pelaksana Kartu Pra Kerja," ujar Bambang kepada kumparan, Senin (13/4).

Ia juga mengatakan, Kemenaker juga menjadi bagian dari Komite Cipta kerja di bawah koordinasi Airlangga.

Tenaga Ahli Kedeputian III KSP Panji Winentiya juga mengatakan hal senada. Panji menjelaskan, Kemenaker terlibat sebagai salah satu direksi dalam Komite Cipta Kerja.

"Pengelolaan di Komite Cipta Kerja, di situ ada 8 kementerian termasuk Kemenaker. Salah satu direksi dari manajemen pelaksana juga dari Kemenaker, Sisnaker sendiri adalah platform digital mitra Pra Kerja," jelas Panji, Senin (13/4).

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!