Karut-Marut Sistem Transportasi Kota Penyangga Jakarta, Jadi Bala Polusi Udara
·waktu baca 5 menit
PerbesarKualitas udara Kota Jakarta dan sekitarnya semakin memburuk. Kondisi ini disebut-sebut sudah lama terjadi, namun kembali jadi sorotan belakangan.
Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai sistem transportasi umum massal berperan penting sebagai sebab kondisi tersebut. Sumber polutan terbesar dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen).
Perbaikan sistem transportasi umum ini, tak cuma untuk Jakarta, tapi juga kota-kota sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi atau yang lebih dikenal sebagai Jabodetabek.
"Isu transportasi berkelanjutan sangat penting namun tidak dilakukan serius," ujar Djoko dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, ada sekitar 25,5 juta kendaraan bermotor yang terdaftar beroperasi di DKI Jakarta. Sebanyak 78 persen di antaranya merupakan sepeda motor.
Sepeda motor menghasilkan beban beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi bensin dan solar, mobil penumpang, serta, bus. Efisiensi kendaraan sangat penting. Jadi, kalau naik bus, kontribusi pada CO2 akan lebih kecil dibandingkan sepeda motor dan mobil pribadi.
Berdasarkan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2 (JUTPI-2) tahun 2018, total pergerakan di Jabodebatek 88,2 juta trip per hari, di dalam Jakarta ada 21,2 juta trip per hari (24,03 persen), commuter 6,4 juta trip per hari (7,26 persen), dan lainnya yang melintas di dalam sub urban sebanyak 60,6 juta trip per hari (68,71 persen). Dalam bermobilitas, sebanyak 15,1 persen menggunakan mobil pribadi, 72,65 persen sepeda motor dan sisanya 12,25 persen menggunakan angkutan umum (bus, kereta, ojek, taksi, dan bajaj).
"Kebijakan ERP (electronic road pricing) dirasa sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, termasuk membereskan polusi udara. Sementara kota-kota penyangga, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok tidak banyak dilakukan upaya membenahi transportasi umumnya," ujar Djoko.
Integrasi Pembangunan Transportasi dengan Perumahan
Pemerintah Kota Bogor memulai transportasi umum dengan meluncurkan bus Trans Pakuan. Sisanya, transportasi umum serupa belum menyasar kota-kota lainnya.
Djoko menilai, pembangunan fasilitas transportasi umum ini juga sebaiknya diintegrasikan dengan pembangunan perumahan. Ribuan kawasan perumahan yang tersebar di Bodetabek masih minim sentuhan layanan transportasi umum.
"Kebijakan satu paket membangun kawasan perumahan dan layanan fasilitas angkutan umum sudah tidak dilakukan lagi. Akhirnya, membeli rumah juga harus memikirkan membeli kendaraan pribadi agar mobilitas warga menjadi lancar. Beban hidup makin bertambah, lantaran penghasilan setiap bulan yang didapat tidak hanya untuk mengangsur cicilan rumah namun juga untuk kendaraan pribadi," ujarnya.
Alih Subsidi Kendaraan Listrik ke Transportasi Umum
Djoko menilai pemerintah sebetulnya punya anggaran cukup untuk menyelesaikan persoalan polusi dan transportasi. Ia melihat besarnya anggaran yang dialokasikan buat subsidi kendaraan listrik.
Kementerian Perindustrian memiliki skema insentif kendaraan listrik untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 12,3 triliun. Insentif itu diberikan Rp 5,6 triliun untuk 800.000 unit motor listrik, Rp 6,5 triliun untuk 143.449 unit mobil listrik dan Rp 192 miliar untuk pembelian 552 unit bus listrik.
Insentif sepeda motor listrik tahun 2023 sebesar Rp 1,4 triliun untuk 200.000 unit dan tahun 2024 sebesar Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit. Insentif mobil listrik tahun 2023 Rp 1,6 triliun (35.862 unit) dan tahun 2024 Rp 4,9 triliun (107.587 unit). Insentif pembelian bus listrik tahun 2023 Rp 48 miliar dibelikan 138 unit dan tahun 2024 sebanyak Rp 144 miliar dibelikan 414 unit.
Menurut Djoko, kota-kota besar di negara lain baru bergerak ke arah kendaraan listrik setelah transportasi umum massal selesai dibenahi.
Di mancanegara, lanjutnya, yang memiliki kebijakan insentif atau subsidi kendaraan listrik bagi kendaraan pribadi, setelah kondisi layanan transportasi umumnya juga sudah bagus.
"Lain halnya dengan di Indonesia yang sekarang sedang mengalami krisis angkutan umum dan krisis kecelakaan lalu lintas. Tentunya, kebijakan kendaraan listrik turut dapat menurunkan atau mengurangi kedua krisis tersebut. Bukannya, justru dengan kebijakan insentif itu akan menambah masalah baru lagi, yakni kemacetan lalu lintas," tuturnya.
Menurut Djoko, masing-masing kementerian juga bergerak dengan caranya sendiri tanpa memperhatikan data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Akhirya, anggaran negara menjadi tidak tepat sasaran.
Misalnya, PT Inka sudah dapat memproduksi sejumlah bus listrik dan sudah digunakan saat perhelatan G20 November lalu di Bali.
"Pemerintah dapat memesan sejumlah bus listrik untuk mengembangkan angkutan umum di perkotaan, termasuk Kota Jakarta. Saat ini Trans Jakarta menargetkan penambahan setiap tahun bus listrik dengan memesan bus listrik produk luar negeri. Namun dapat juga memesan produk dalam negeri dari PT Inka sebagai bentuk kecintaan terhadap produk dalam negeri," ujarnya.
Bus listrik PT INKA di Madiun merupakan kerja sama perusahaan Karoseri Piala Mas. Serta dibantu Program Kedaireka 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Institut Sepuluh November dan Institut Seni Indonesia Denpasar.
Bus listrik yang dioperasikan dapat menampung 19 hingga 25 penumpang serta memiliki kapasitas baterai 138 kWh dengan waktu pengisian daya 1 jam hingga 3 jam. Dengan kapasitas tersebut, bus listrik mampu menempuh jarak sejauh 160 kilometer.
PT INKA juga memproduksi charger untuk bus listrik dengan merek SETRUM yang merupakan akronim Sustainable Energy to Rejuvenate the Environment. Charger tersebut memiliki input voltage 380 Vac dengan daya output maksimum 120 kW atau 60 kW x 2.
"Sebagian anggaran insentif kendaraan listrik di Kementerian Perindustrian dapat dialihkan untuk pengadaan sejumlah bus listrik produk PT INKA. Kemudian dioperasikan di kota-kota yang berpotensi menimbulkan polusi udara tinggi, termasuk di Bodetabek," pungkasnya.