Karyawan Garuda Tunggu Pilpres untuk Sikapi Holding BUMN Penerbangan

Konpers Serikat Karyawan Garuda Indonesia. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) baru akan menunjukkan sikap terhadap kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara atau Holding BUMN Penerbangan, seusai Pemilihan Presiden (Pilpres).

Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan Nasution mengakui, pihaknya juga memiliki pandangan mengenai pembentukan holding itu. Namun untuk menghindari sikap itu dipolitisir, penyampaian pandangan itu baru dilakukan seusai Pilpres.

"Kita akan sampaikan setelah Pemilu," tegasnya kepada kumparan, Selasa (16/4).

Serikat Pekerja Angkasa Pura II (Sekarpura II) menolak rencana pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkasa Pura II (Sekarpura II) mempertanyakan kebijakan itu dengan mengirim surat ke Kementerian BUMN pada Jumat (5/4). Sebab pegawai Angkasa Pura II belum mengetahui detail kebijakan itu.

Adapun hal yang dipertanyakan Sekarpura II ialah mengenai urgensi pembentukan Holding BUMN Penerbangan itu, dampak positif terhadap pekerja AP II, hingga AP II digabung dengan BUMN yang kurang baik secara finansial dalam holding yang dimaksud.

"Saat ini AP II sehat, masuk dalam holding BUMN secara finansial kurang baik. Tentunya ini berkaitan dengan kesejahteraan karyawan," kata Sekretaris Jenderal Sekarpura II Trisna Wijaya.

Dia pun menjelaskan, sikap yang ditunjukkan Sekarpura II ini tidak bermuatan politis, melainkan murni mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian BUMN.