Kasus Rafael Alun Dinilai Bikin Pemerintah Tambah Berat untuk Genjot Pajak

Rafael Alun Trisambodo. Foto: Facebook/KPPPMADUA

Rafael Alun Trisambodo memang mengundurkan diri sebagai PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keputusan itu diambil tak lama setelah anak Rafael, Mario Dandy Satriyo, menganiaya David.

Persoalannya tidak selesai di situ, dampak dari kasus tersebut dinilai bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membayar pajak. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan mau tidak mau kasus itu berpengaruh ke penerimaan pajak.

"Apalagi kemudian profil sang ayah pelaku penganiayaan yang merupakan pejabat pajak tersebut tidak sesuai antara posisinya di Ditjen Pajak dengan deretan kekayaan yang dimilikinya. Tentu saja ini akan berdampak kepada masyarakat pembayar pajak," kata Achmad melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/2).

Kendati demikian, ia belum dapat memastikan persentase pembayaran pajak tahun ini. Ia menilai apabila berita ini terus diviralkan, maka dampaknya akan semakin besar terhadap penurunan penerimaan pajak negara.

Achmad merasa masyarakat akan berpandangan bahwa pajak yang mereka bayar ke negara sebagian besarnya tidak sampai karena dikorupsi oleh pegawai pajak.

Apabila hal tersebut terjadi, ia menilai tugas pemerintah akan semakin berat dalam menjalankan roda pemerintah. Pasalnya, sebagian besar APBN berasal dari pajak. Sehingga bisa membuat defisit APBN semakin dalam.

"Dan jika itu benar benar terjadi maka jalannya roda pemerintah benar-benar berada dalam bahaya," ujar Achmad.

Untuk itu, Achmad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, ia mendorong KPK harus segera turun untuk mengaudit harta kekayaan Rafael Alun.

"Publik pun harus terus mengawasi jalannya kasus ini agar tidak ada intervensi-intervensi maupun lobi-lobi yang bertujuan menyelamatkan sang pejabat pajak dan anaknya yang saat ini sudah menjadi tersangka penganiayaan," tutur Achmad.