Kata Luhut soal IKN & Makan Bergizi Gratis Dibayangi Utang Jatuh Tempo Rp 800 T

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di The Meru Sanur Bali, Jumat (5/7). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan presiden terpilih Prabowo Subianto dibayangi utang jatuh tempo senilai Rp 800 triliun pada tahun depan. Kondisi itu belum ditambah beban anggaran dalam membangun IKN.

Melihat kondisi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyerahkan kepada Prabowo terkait prioritas antara IKN dan makan bergizi gratis.

"Saya tidak mau berandai-andai. Itu Saya kira biarkan nanti setelah Pak prabowo dilantik beliau akan (memutuskan) ini tapi makan bergizi itu menurut saya satu program yang sangat baik," kata Luhut dalam The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di The Meru Sanur Bali, Jumat (5/7).

Berdasarkan skenario yang ada, kata Luhut, Indonesia tidak memiliki masalah pendanaan dalam lima tahun mendatang. Selain itu, saat ini kemampuan Indonesia membayar utang masih baik.

"Begini saya sudah berkali-kali sampaikan hasil economic model yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan. Soal pembayaran hutang, semua berjalan baik kok. Masih kita debth to GDP (rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto) masih bagus. Enggak ada yang perlu dirisaukan. Kita jauh lebih bagus dari banyak negara lain," ujar Luhut.

Luhut menegaskan Indonesia tetap bisa mengalokasikan anggaran untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera, IKN di Kalimantan Timur, hingga makan bergizi gratis. Ia yakin program-program infrastruktur itu dilanjutkan oleh Prabowo.

"Kita masih bisa sampai Rp 612 triliunan per tahun. Kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan Jalan Tol Sumatera, bisa makan bergizi dan juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya," ungkap Luhut.

Salah satu strategi mengelola dana ini adalah memperbaiki tata kelola ekonomi dan pemerintah, termasuk penarikan pajak kepada masyarakat. "Goverment teknologi harus kita tuntaskan, pembayaran pajak harus betul-betul rich out. Endak boleh orang tidak bayar pajak harus orang punya NPWP, seperti itu," tutur Luhut.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti di Diskusi Publik INDEF, Kamis (4/7/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyarankan Prabowo Subianto memprioritaskan program pemerintahan mendatang.

Dengan adanya program pembangunan IKN yang akan memakan anggaran senilai RP 460 triliun dan program makan bergizi gratis senilai Rp 450 triliun, pemerintah harus menambah pendapatan untuk memperluas kapasitas fiskal.

Esther menekankan program pemerintah tidak hanya IKN dan makan bergizi gratis, masih ada program penting lain seperti pembangunan infrastruktur. Prioritas program pemerintah juga salah satunya penguatan kualitas SDM dan penguatan modal serta transfer teknologi.

“Utang jatuh tempo tahun depan Rp 800 triliun, kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, saya tidak terbayang apakah negara alami struk ke tiga? Semoga tidak,” kata Eshter dalam Diskusi Publik INDEF di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).