Kata Menteri PUPR soal Ada Kementerian Perumahan di Era Prabowo

Ilustrasi perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, Senin (11/7). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian khusus untuk mengurusi perumahan.

Dengan adanya rencana ini, sektor perumahan yang saat ini merupakan direktorat di bawah Kementerian PUPR, bakal jadi kementerian baru.

Menurut Basuki, rencana tersebut sejalan dengan target Prabowo menggenjot pembangunan rumah.

"Itu tahu kan kalau nanti program Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Gibran, itu pembangunan programnya. Saya kira bagus, karena dengan program prioritas beliau untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus, menurut saya bagus," tutur Basuki di DPR pada Rabu (18/9).

Basuki menjelaskan, penambahan anggaran di Direktorat Jenderal Perumahan hingga mencapai Rp 5 triliun, juga sejalan dengan rencana penambahan program perumahan.

Selain itu, dia juga meyakini pembentukan kementerian baru tak menjadi kendala untuk menjalankan program infrastruktur ke depan. Malahan, menurut dia, pemisahan tersebut akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah di sektor perumahan.

"Nggak gampang ngurus perumahan. Itu ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran ingin fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ucap Hashim dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Hashim memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah. Kementerian PU nantinya hanya akan fokus terkait infrastruktur.