Kata Wagub Jabar soal Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibangun Tanpa Akses

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jembatan menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/7/2023). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum, berbicara mengenai tidak adanya akses jalan di stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Kondisi tersebut sempat disoroti Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo saat acara Injourney Talks yang berlangsung di Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa (1/8).

Tiko, sapaan akrab Kartika, menyebut PT Kereta Api Indonesia (Persero) belum menyiapkan akses jalan ke stasiun Kereta Cepat. Akibat akses stasiun belum dibuka, kata Tiko, maka jalan Stasiun Halim dan Karawang ke tol dan jalan besar belum ada. Oleh sebab itu, Stasiun Karawang dan Padalarang akan terlambat dibuka.

Menanggapi hal itu, Uu menegaskan Pemprov Jabar hanya menerima manfaat keberadaan Kereta Cepat. Sedangkan kebijakan untuk akses jalan stasiun Kereta Cepat di tangan Pemerintah Pusat.

“Ya kan pak Gubernur (Ridwan Kamil) pasti tahu (desain stasiun), dan hal semacam itu harus semua tahu. Pokoknya yakinkan keputusan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Itu harus dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Uu saat ditemui di Gedung BEI, Kamis (3/8).

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (3/8/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Uu mengatakan desain awal stasiun Kereta Cepat sudah dibahas dari Pemerintah Pusat. Pemprov Jabar diberikan informasi apabila terjadi perubahan akses.

“Semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tentang jalan ini termasuk perubahannya selalu ada komunikasi. Kami diberikan informasi yang jelas, karena sebuah pembangunan terkadang ada perubahan-perubahan. ada sistem CCO memberikan peluang di saat ada pembangunan berubah,” tutur Uu.

Uu meminta masyarakat Jabar agar berbaik sangka dan percaya dengan keputusan yang diambil pemerintah. Ia menekankan tidak ada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

“Semua kebijakan pemerintah untuk memberikan kebaikan kemaslahatan masyarakat. Mau ditutup Karawang, mau dibuka, itu semua hasil pemikiran, hasil estimasi, hasil survei, dan yang lainnya,” ujar Uu.