Kebijakan Ekonomi Prabowo: Subsidi Energi ke Keluarga Miskin; Transformasi BUMN

Burhanuddin Abdullah. Foto: Prasetyo Utomo/Antara Foto

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan beberapa gebrakan baru, khususnya di sektor ekonomi saat mulai menjabat. Nantinya, Prabowo akan efisiensi subsidi serta mentransformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, menyebut subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai. Nantinya subsidi tidak lagi berfokus pada komoditas.

“Maka kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, mereka diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka. Bukan kepada komoditasnya, tetapi pada keluarganya yang berhak untuk menerima,” kata Burhanuddin dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).

Selama ini subsidi energi diberikan berdasarkan komoditas yang dibutuhkan masyarakat seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), serta gas. Namun, model ini dirasa kurang tepat.

Dengan model seperti itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut menyebut anggaran subsidi dapat berkurang sekitar Rp 150 sampai Rp 200 triliun.

“Kita kurangi subsidi dengan secara langsung diberikan tadi, tapi kita alihkan ke hal yang produktif, itu artinya kita me-leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” lanjutnya.

Di era kepemimpinan Prabowo, beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga akan dilanjutkan dengan penyempurnaan.

Transformasi BUMN Bakal Dilakukan

Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan arahan dan pesan bagi seluruh kader Partai Gerindra yang lolos ke DPR RI periode 2024-2029 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Selain melakukan langkah efisiensi energi dengan langsung menyasar target, Prabowo juga disebut akan melakukan transformasi BUMN.

Burhanuddin mengungkapkan transformasi BUMN akan dilakukan dengan transformasi bisnis, transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya, serta transformasi manajemen.

“Jadi harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural dan transformasi manajemen,” katanya.

Nantinya, transformasi BUMN ini akan menjadi salah satu langkah awal yang akan dilakukan pemerintahan baru tepatnya pada Januari 2025 mendatang. Burhanuddin juga menyebut total aset BUMN saat ini mencapai USD 1 triliun, namun sumbangan BUMN terhadap pembangunan ekonomi dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Kita ingin melakukan transformasi kelembagaan dari BUMN kita, karena BUMN kita ini ternyata di kumpul-kumpul, jumlahnya itu USD 1 triliun lah kira-kira around 60 persen dari PDB kita. Tetapi ya sumbangannya barangkali sekarang harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan,” katanya.

Adapun setoran dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN ke negara mencapai Rp 85,5 triliun. Angka tersebut merupakan hasil kinerja BUMN selama 2023.

Berdasarkan sumber di internal koalisi, Prabowo ingin membuat BUMN menjadi super holding seperti Temasek di Singapura. Opsi ini bisa dijalankan dengan menempelkan super holding ini ke kementerian teknis seperti Pindad yang berada di bawah Kemenhan. Terkait ini, nantinya Kementerian BUMN berubah jadi Badan BUMN.

Pembentukan badan negara baru setara kementerian bukan cuma Badan BUMN, tapi juga Badan Penerimaan Negara (BPN), Badan Imigrasi, dan Badan Pemasyarakatan. Berdasarkan informasi sejumlah sumber, BPN merupakan gabungan dari Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan sebagian fungsi Ditjen Anggaran terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenkeu.