Kejaksaan Tahan Jubir Timnas AMIN soal Kasus Pajak, DJP Buka Suara

Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis, Indra Charismiadji. Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara soal penangkapan Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Indra Charismiadji (IC) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka kasus perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam keterangan resminya, DJP menegaskan kasus ini bukanlah kasus baru. Penangkapan ini terjadi karena kasus PT Luki Mandiri Indonesia Raya (LMIR) yang pada kurun waktu 2019 disebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya sendiri, IC ditangkap bersama dengan Ike Andriani (IA) selaku penanggung jawab LMIR.

"Terkait penahanan Wajib Pajak ANBC alias IC dan IA selaku penanggung jawab PT LMIR, dapat disampaikan bahwa hal ini bukan merupakan kasus baru. Berdasarkan data yang terdapat pada sistem administrasi DJP, diketahui bahwa pada kurun waktu tahun 2019 PT LMIR tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan," kata DJP melalui keterangan resminya, Kamis (28/12).

Terhadap fakta tersebut, telah dilakukan tahapan pengawasan berupa himbauan kepada wajib pajak dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 25 Agustus 2021. Wajib pajak disebut tidak menanggapi SP2DK itu sehingga proses dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan dimulai 23 Mei 2022.

Gedung Dirjen Pajak Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Lebih lanjut, selama proses pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Jakarta Timur, wajib pajak disebut tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan disertai pelunasan kekurangan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) KUP. Selain itu, juga ditemukan indikasi TPPU sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"DJP telah menyampaikan hak wajib pajak untuk memanfaatkan ketentuan Pasal 44B ayat (2) KUP yang mengatur bahwa wajib pajak cukup membayar pokok pajak ditambah sanksi denda sebesar 1 kali jumlah pokok pajak, namun hal ini tetap tidak dimanfaatkan," tuturnya.

Proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 27 Desember 2023. Penanganan proses hukum selanjutnya menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"DJP menghormati proses hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk mendukung proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata DJP.

Sebelumnya, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku.

“Ya, semua proses hukum dijalani, itu bentuk dari kita menghormati rasa hukum,” kata Anies di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12).

“Dan penting sekali untuk kita menjaga agar proses hukum itu benar-benar untuk memperjuangkan keadilan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain,” lanjut Anies.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan sambutan pada acara Deklarasi Dukungan Keluarga Besar HMI kepada Anies- Cak Imin, di Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Anies mengatakan, tidak hanya Indra yang diperiksa aparat beberapa waktu belakangan ini. Pemeriksaan rata-rata menjurus pada permasalahan pajak di masa lalu.

“Dan banyak sekali yang ketika diperiksa itu merasakan pemeriksaan yang tidak fair, ditarik lagi diperiksa sampai 2016, sampai 2017, atas kegiatan yang sudah pernah dulu diperiksa. Itu keluhan di mana-mana,” kata Anies.

“Jadi saya ingin sampaikan kepada para petugas juga yang adil, yang adil. Jangan sampai bertindak tidak adil karena kalau Anda melakukan tindakan tidak adil, bukan hanya mencederai mereka yang saat ini diproses, tapi juga mencederai kehormatan institusi,” pungkas Anies.