Kekurangan Kapal Pengawas, KKP Andalkan Kopdes Merah Putih hingga Utang

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan pengadaan kapal pengawasan perikanan mengandalkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pinjaman atau utang, serta hibah luar negeri.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, selain pengawasan yang kurang, jumlah kapal pengawas yang dimiliki pemerintah juga tidak sesuai dengan kondisi ideal, yakni baru 29 unit di seluruh Indonesia.

"Pengawasan kita cuma sekian hari. Kapalnya juga kurang. Luasan Indonesia dari Sabang sama Merauke, kapalnya itu cuma 29 unit, idealnya adalah 70," ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi IV DPR, Selasa (22/4).

Selain itu, lanjut dia, kapal-kapal yang dimiliki pemerintah juga masih kalah dari sisi teknologi. Sakti pun berharap kebutuhan pengawasan Indonesia dari Sabang sama Merauke dilakukan dengan kapal berteknologi memadai.

Adapun beberapa pinjaman dan hibah yang sudah dikantongi KKP di antaranya hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 600 miliar.

"Seperti di Sabang, di Saumlaki, lalu kemudian di Moa, lalu kemudian di Morotai, itu hibah dari Jepang sejumlah Rp 600 miliar dan sekarang sudah, tinggal terakhir di Sabang sama Natuna yang belum selesai. Yang lainnya sudah," jelas Sakti.

Selain itu, Sakti mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program Kopdes Merah Putih untuk membantu pengadaan kapal ikan.

"Kami sudah lapor kepada Bapak Presiden juga, bahkan beliau mengatakan melalui Koperasi Merah Putih sedapat mungkin nanti setiap koperasi itu yang pesisir dibutuhkan kapal yang baru. Untuk kapal yang lebih modern tidak seperti sekarang kapalnya agak kotor dan sebagainya," ungkapnya.

Selain Jepang, pinjaman yang sudah diterima KKP yakni dari Spanyol, yang menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan keputusan palinh baik. Meski demikian, Sakti tidak merinci lembaga keuangannya serta nominal pinjamannya.

"Untuk berapa? Untuk 10 kapal, 4 dibangun di Spanyol, 6 dibangun di Indonesia. Kapan dimulai? Sekarang sedang proses mungkin 2026," tutur Sakti.

Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 15 milik PSDKP KKP tertibkan rumpon ilegal milik nelayan Filipina. Foto: Dok. PSDKP KKP

Kemudian, kata dia, KKP juga memiliki program lain yang perlu didanai pinjaman misalnya perluasan kawasan konservasi sesuai dengan target Marine Protection Area oleh UN Ocean hingga 95,7 juta hektare pada 2045.

KKP sudah menerima pinjaman dan hibah dari World Bank sebesar USD 200 juta untuk kawasan konservasi mayoritas di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, menurut Sakti, program tersebut belum berjalan karena biayanya belum cukup.

"Duitnya? Ya dari World Bank. Sekarang dari 97,5 juta hektare yang akan dicapai di 2045 itu dibiayai salah satunya adalah USD 200 juta cukup? belum cukup," jelas Sakti.

Meski demikian, persetujuan pinjaman luar negeri harus melalui Kementerian Keuangan. Untuk bisa disetujui salah satu syaratnya harus memenuhi angka Return on Investment (RoI). Dia pun meminta dukungan Komisi VII DPR terhadap pinjaman dan hibah luar negeri untuk KKP.

"Nanti ada pemberdayaan masyarakat, ada 75 ribu masyarakat di sekitar konservasi yang akan mendapatkan dana bergulir nanti di situ, tang akan digunakan untuk dia bergeser dari mencari ikan di laut," kata Sakti.